SabdaNews.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan laporan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Rabu (3/9/2025).
Juru bicara Banggar, Abdullah Abu Bakar menjelaskan adanya perubahan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dari sisi pendapatan, target meningkat dari Rp28,448 triliun menjadi Rp28,599 triliun, atau naik Rp151,2 miliar.
“Kenaikan ini ditopang oleh optimisme realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan yang diproyeksikan naik masing-masing Rp100 miliar dan Rp3 miliar. Namun, transfer dari pusat justru diproyeksi turun Rp192,3 miliar akibat tren penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dalam RAPBN” ujar politikus asal PAN.
Sementara itu, lanjut Abu Bakar, belanja daerah naik signifikan dari Rp30,223 triliun menjadi Rp32,996 triliun, atau bertambah Rp2,77 triliun.
“Kondisi ini berdampak pada lonjakan defisit yang sebelumnya sebesar Rp1,775 triliun menjadi Rp4,397 triliun. Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan netto yang juga naik senilai Rp2,62 triliun,” bebernya.
Banggar menegaskan, perubahan APBD Jatim 2025 diarahkan untuk memastikan tercapainya prioritas pembangunan sekaligus merespons problem sosial-ekonomi masyarakat. Beberapa rekomendasi komisi turut diserap, antara lain tambahan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, UMKM, hingga penguatan sektor pertanian dan kebudayaan.
Selain itu, Banggar mendorong agar perubahan belanja lebih pro-poor, di antaranya melalui program pasar murah sembako, bantuan sosial, beasiswa mahasiswa, serta kegiatan sosial kemasyarakatan pengganti PDLN.
“Momentum perubahan APBD 2025 harus menjadi instrumen sense of crisis sekaligus menjawab aspirasi rakyat Jawa Timur,” jelas mantan Wali Kota Kediri ini.
Banggar juga mendukung realokasi anggaran untuk program Parlemen Go To School yang menyasar generasi muda, pelatihan kepala desa dan koperasi Merah Putih, hingga penyiapan anggaran tanggap darurat atas potensi gejolak sosial.
Rapat paripurna penyampaian laporan Banggar DPRD Jatim terhadap Raperda Perubahan APBD Jatim 2025 dipimpin oleh wakil ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono didampingi ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, wakil ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, wakil gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, TAPD, serta jajaran OPD di lingkup Pemprov Jatim. (pun).
