SabdaNews.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menilai pengelolaan APBD tahun 2024 menunjukkan capaian yang positif. Terutama menyangkut realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.35,479 triliun atau 110,32% dari target, sehingga kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur layat mendapatkan apresiasi.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat signifikan sebesar Rp.2,365 triliun. Sedangkan pada pendapatan transfer juga melampaui target sebesar Rp.948.232.620.483, dan lain lain pendapatan daerah yang sah terdapat pelampauan sebesar Rp.5.065.028.585,48,” ujar Jubir Banggar DPRD Jatim Jairi, Rabu (28/5/2025)
Sementara dari sisi realisasi belanja daerah sebesar Rp.34.561.362.004.717,75 atau sebesar 96,14% dari target, kata Jairi dinilai belum optimal karena Banggar masih mendapati Indeks Theil 2024 sebesar 0,3324 belum memenuhi target di RKPD Perubahan sebesar 0,33161-0,31900. Bahkan masih jauh dari target akhir RPJMD Perubahan 2019-2024 sebesar 0,0161-0,29509.
“Oleh karena itu Banggar meminta agar seluruh OPD secara serius memastikan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) disusun dengan target kinerja yang jelas, konsisten dengan target target dalam RPJMD, RKPD dan Renstra masing-masing,” tegasnya.
“Banggar juga meminta semua pihak bekerja keras. Jangan hanya menyalin ulang program lama. Harus selaras dengan visi-misi gubernur yang baru, jangan sampai visi dan implementasinya berjalan sendiri-sendiri,” tambahnya.
Jairi juga menyampaikan sejumlah pandangan kritis terkait optimalisasi anggaran dan kinerja pemerintah provinsi, khususnya dalam sektor kesehatan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mengingat, kontribusi laba BUMD Jatim terhadap PAD hanya mencapai 2,01%
“Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sejumlah OPD dan unit pelaksana, mengingat masih adanya ketimpangan produktivitas, terutama di lingkungan BUMD seperti PT PWU, PT JGU dan PT Air Bersih. Kalau perlu ada audit khusus dari tim independen terhadap rendahnya produktivitas BUMD. Ini penting agar kita tahu akar permasalahannya,” bebernya.
Begitu juga dengan kondisi BLUD 14 rumah sakit milik pemerintah provinsi. Jairi mengingatkan agar tidak ada kesan persaingan antar rumah sakit. “Rumah sakit milik daerah seharusnya saling membantu, bukan saling berkompetisi. Beban yang ditanggung sama, jadi semangat kolaborasi harus dikedepankan,” pintanya.
Khusus menyangkut anggaran belanja kesehatan, Jairi juga mengingatkan bahwa hingga saat ini alokasi masih didominasi untuk belanja kuratif hingga 90%, sementara alokasi untuk promotif dan preventif hanya sekitar 10%.
“Jangan bangga jika rumah sakit penuh. Justru itu pertanda masyarakat belum sehat. Kita harus mendorong pola hidup sehat melalui peningkatan anggaran untuk program promotif dan preventif. Setidaknya 40% dari DBHCHT harus dialokasikan kesana,” harap politikus Partai Golkar.
Banggar DPRD Jatim berharap ke depan pengelolaan anggaran dan program kesehatan dapat lebih seimbang dan berorientasi pada pencegahan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Timur. (pun)
