FPPJ Kecewa DPRD Jatim Kosong, Janji Datang Lagi Temui Pimpinan Dewan
SabdaNews.com – Sejumlah ulama, habaib dan tokoh masyarakat Jawa Timur yang tergabung dalam Forum Penyelamat Pemilu Jurdil (FPPJ) Jawa Timur menyatakan akan menolak hasil pemilu 2024. Sebab, pemilu kali ini dilaksanakan jauh dari nilai nilai jurdil.
Bahkan pemilu 2024 cenderung penuh kecurangan, ketidakadilan, intervensi, intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh penguasa dengan melibatkan aparatur negara secara massif. Ironisnya lagi, penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu juga cenderung abai.
“Sebagai konsekuensinya, KPU, Bawaslu dan MK wajib dibubarkan. Dan pelaksanaan pemilu berikutnya dilaksanakan DPR RI dengan membentuk tim independen pelaksana pemilu,” ujar Dhimam Abror selaku Jubir FPPJ Jatim usai menyampaikan aspirasi ke DPRD Jatim, Jumat (1/3/2024).
Sayangnya, mantan jurnalis ini mengaku kecewa lantaran tak ada seorangpun anggota DPRD Jatim yang hadir dan menemui massa aksi dari FPPJ Jatim. Sehingga pihaknya berjanji akan kembali menyampaikan aspirasi ini hingga ditemui oleh pimpinan DPRD Jatim.
“Sayangnya hari ini rumah rakyat ini kosong. Jadi tadi yang pertama tama kita sampaikan adalah rasa kekecewaan karena tidak ada anggota DPRD Jatim yang menerima. Tapi apapun yang terjadi, kita telah menyampaikan 3 poin pernyataan sikap dari habaib, ulama dan tokoh Jatim,” ungkap Dhimam Abror.
Di tempat yang sama, Ustad Andre Kurniawan menyampaikan 3 poin dari tuntutan FPPJ Jatim. Pertama, Kami menolak hasil pemilu 2024 yang penuh kecurangan, ketidakadilan, intervensi, intimidasi dan pengancaman. Sebagai konsekuensinya KPU, Bawaslu dan MK dibubarkan. Maka pelaksanaan pemilu berikutnya dilaksanakan DPR RI dengan membentuk tim independen pelaksana pemilu.
“Kedua, kami mendesak DPR RI agar segera melaksanakan Hak Angket untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas segala bentuk kekacauan pemilu 2024,” tegas Andre Kurniawan didampingi Habib Taufik Al Jufri dan sejumlah ulama lainnya.
Ketiga, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden RI yang tidak memberi tauladan yang baik dalam pelaksananaan pemilu 2024 dan kami mendeesak DPR RI untuk memakzulkan Presiden RI.
Di luar gedung DPRD Jatim, massa aksi juga melakukan orasi secara bergantian. Salah satu orator dengan tegas menyatakan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden RI yang terburuk di Indonesia.
“Jokowi adalah Presiden RI terburuk karena memaksakan anaknya jadi Wapres. Padahal presiden presiden sebelumnya tak ada yang berbuat seperti itu,” kata pria berambut gondrong.
Paslon 02 Prabowo-Gibran, lanjut orator bisa menang karena didukung dan cawe-cawe Presiden. Bahkan APBN digunakan untuk agenda politik terselubung lewat bansos hingga 500 triliun dan mengerahkan aparat negara untuk pemenangan anaknya di Pilpres 2024.
“Presiden Jokowi telah melanggar konstitusi, makanya harus dimakzulkan. Minggu depan siap siap hadir lagi ketemu dengan pimpinan DPRD Jatim untuk menyampaikan aspirasi tolak hasil pemilu 2024 karena dilakukan secara curang. Mari kita berjuang bareng bareng untuk Indonesia lebih baik,” pungkas pria bersuara lantang ini. (pun)