JAKARTA.SabdaNews.com — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia, KH Imam Jazuli, mengajak seluruh muktamirin mengedepankan semangat persatuan dan kedewasaan organisasi.
Ia mengingatkan agar forum tertinggi NU tidak terseret pada manuver politik jangka pendek, termasuk aksi penolakan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan PBNU.
Menurut Kiai Imam Jazuli, Muktamar yang berlangsung di gerbang abad kedua NU memiliki arti jauh lebih besar daripada sekadar forum elektoral lima tahunan. Muktamar merupakan momentum historis untuk menunjukkan kematangan organisasi, kedalaman tradisi musyawarah, sekaligus kebersamaan merumuskan arah masa depan NU.
Ia menilai setiap kritik terhadap kepengurusan PBNU tetap penting dan merupakan bagian dari mekanisme evaluasi organisasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara proporsional, objektif, dan konstruktif, bukan dijadikan instrumen untuk tendensi kepentingan politik tertentu.
“Evaluasi terhadap LPJ tentu merupakan bagian penting dari mekanisme organisasi. Tetapi jangan sampai forum pertanggungjawaban berubah menjadi arena pertarungan kepentingan yang justru menguras energi persatuan NU,” kata Kiai Imjaz dalam keterangan pers, Rabu (19/8/2026).
Jangan Jadikan LPJ Instrumen Kontestasi
Kiai Imam Jazuli menyoroti munculnya wacana dan rencana aksi penolakan LPJ kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, Kiai Miftah dan Gus Yahya. Menurut dia, wacana tersebut perlu disikapi secara hati-hati dan tidak boleh didorong oleh kepentingan pragmatis.
Ia mengingatkan bahwa LPJ merupakan instrumen evaluasi organisasi. Karena itu, penilaian terhadapnya semestinya didasarkan pada kinerja, program, tata kelola, dan pertanggungjawaban organisasi secara objektif.
“Jangan sampai ketentuan administratif dalam Muktamar digunakan sebagai instrumen untuk menyingkirkan seseorang dari kontestasi kepemimpinan. Kalau itu terjadi, esensi musyawarah akan menyempit menjadi sekadar permainan prosedural,” ujarnya.
Menurut Kiai Imjaz, konsekuensi penolakan LPJ tidak hanya berdampak terhadap individu pengurus. Keputusan tersebut dapat membawa implikasi terhadap persepsi atas keseluruhan kinerja organisasi selama satu masa khidmat.
Karena itu, ia meminta para pemilik suara dalam Muktamar, terutama PWNU dan PCNU, menggunakan kewenangan mereka dengan penuh tanggung jawab dan mempertimbangkan kepentingan dan keutuhan NU jangka panjang.
Belajar dari Dinamika Muktamar sebelumnya,
Kiai Imjaz juga mengajak pengurus dan warga NU mengambil pelajaran dari dinamika Muktamar ke-33 di Jombang.
Ketegangan yang muncul yang salah satunya akibat perbedaan sikap dalam forum pertanggungjawaban, menurut dia, semestinya menjadi bahan evaluasi agar peristiwa serupa tidak kembali mengganggu suasana Muktamar.
“Sejarah organisasi harus menjadi pelajaran. Jangan mengulang dinamika yang menghabiskan energi dan berpotensi merenggangkan ukhuwah, apalagi pada Muktamar kali ini menjadi penanda penting perjalanan NU memasuki abad kedua,” katanya.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam organisasi sebesar NU. Namun, perbedaan tersebut harus ditempatkan dalam koridor adab, musyawarah, dan kepentingan jam’iyah.
Menurutnya, penilaian terhadap kepemimpinan PBNU harus tetap mempertimbangkan keseluruhan proses selama satu masa khidmat, bukan semata-mata dijadikan alat untuk menjatuhkan figur tertentu.
Kritik Tetap Penting, Tetapi Harus Bersifat Islah
Kiai Imam Jazuli menegaskan bahwa seruan untuk menghindari penolakan LPJ bukan berarti menutup ruang kritik. Sebaliknya, kritik diperlukan agar NU terus melakukan pembenahan.
Ia mendorong agar kekurangan dalam tata kelola, program, kaderisasi, penguatan ekonomi, maupun manajemen organisasi dibahas secara terbuka dalam forum Muktamar dan diterjemahkan menjadi agenda perbaikan kepengurusan berikutnya.
“NU membutuhkan evaluasi yang jujur dan berani. Tetapi orientasinya harus islah—memperbaiki, menyempurnakan, dan memperkuat organisasi—bukan sekadar mencari kesalahan untuk kepentingan kontestasi,” tutur Kiai Imam.
Menurutnya, Muktamar seharusnya menjadi ruang konsolidasi besar seluruh kekuatan NU. Energi para kiai, ulama, pengurus wilayah, pengurus cabang, dan seluruh muktamirin lebih baik diarahkan untuk membicarakan agenda strategis NU daripada terjebak dalam konflik prosedural.
Kolaborasi Kepemimpinan Abad Kedua NU
Kiai Imam Jazuli berpandangan bahwa tantangan terbesar NU pada abad kedua bukan lagi sekadar persoalan internal organisasi. NU harus mulai memikirkan bagaimana kekuatan sosial, intelektual, pesantren, ekonomi, dan jaringan internasional Nahdliyin dapat menjadi modal membangun peradaban.
Menurutnya, NU perlu bergerak dari kekuatan sosial-keagamaan nasional menuju kekuatan yang memiliki kontribusi lebih besar di tingkat global. Nilai Islam rahmatan lil ‘alamin harus diterjemahkan dalam kerja nyata di bidang perdamaian, kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, teknologi, dan lingkungan.
“NU abad kedua harus memiliki keberanian berpikir global. Jangan sampai energi terbesar organisasi justru habis untuk persoalan internal, sementara dunia berubah sangat cepat,” katanya.
Ia juga mendorong penguatan kemandirian strategis melalui pembangunan ekosistem ekonomi keumatan, modernisasi tata kelola organisasi, transparansi kelembagaan, serta pengembangan pusat-pusat riset yang mampu menjawab persoalan sosial dan lingkungan.
Kader Muda Harus Menjadi Penggerak Transformasi NU
Agenda transformasi tersebut, kata Kiai Imam, tidak mungkin berjalan tanpa keterlibatan generasi muda Nahdliyin. Karena itu, Muktamar ke-35 perlu menghasilkan cetak biru kaderisasi yang mampu menggabungkan kedalaman tradisi pesantren dengan penguasaan teknologi, ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan jejaring global.
“Kaum muda NU harus dipersiapkan bukan hanya menjadi penerus organisasi, tetapi menjadi pelaku utama peradaban. Tradisi pesantren harus tetap menjadi fondasi, sementara teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi instrumen untuk menjawab tantangan zaman,” ujarnya.
Kiai Imam berharap Muktamar ke-35 dikenang sebagai momentum ketika NU mampu menempatkan perbedaan politik organisasi secara proporsional dan mengutamakan agenda yang lebih besar.
Menurut dia, warisan terpenting dari Muktamar bukan semata siapa yang terpilih menjadi pemimpin, melainkan apakah NU mampu keluar dari forum tersebut dengan persatuan yang lebih kuat dan visi yang lebih jelas.
“Warisan terbaik Muktamar abad kedua adalah cerita tentang persatuan, kedewasaan, dan keberanian NU melangkah ke masa depan. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan kehilangan ukhuwah. Jangan sampai kepentingan sesaat mengorbankan masa depan jam’iyah,” pungkasnya. (pun)
