SabdaNews.com – Adanya penutupan 122 program studi (prodi) baik tingkat diploma maupun sarjana di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) yang dipicu merosotnya jumlah mahasiswa dan menghindari ketimpangan antara tingginya lulusan sarjana dengan rendahnya daya serap dunia kerja. Nampaknya, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Dr. Rasiyo MSi menyatakan bahwa penutupan ratusan prodi itu bukan semata-mata intervensi pemerintah. Sebaliknya, penutupan 122 prodi tersebut murni berdasarkan usulan dari masing masing PTN dan PTS karena merosotnya jumlah mahasiswa atau evaluasi internal kampus.
“Kemungkinan penutupan ratusan prodi itu arahnya pada lapangan pekerjaan. Jadi kalau prodinya tidak relevan atau link and match dengan dunia usaha itu ada, biasanya prodi itu akan terus,” katanya asaat dikonfirmasi Senin (8/6/2026).
Politikus Partai Demokrat itu berharap prodi-prodi yang masih berpotensi membuka lapangan pekerjaan jangan langsung dihapus. Beberapa contoh prodi yang terdampak (dihapus) meliputi:D3 Kebidanan dan D3 Keperawatan, D3 Manajemen Informatika dan D3 Komputer D3 Akuntansi, D3 Keuangan dan Perbankan, S1 Manajemen Retail dan S1 Matematika
“Kalau prodi kebidanan dan keperawatan itu termasuk yang ditutup, tentu ada sebabnya. Makanya, penutupan prodi itu bukan secara umum atau secara nasional melainkan hanya di PTN atau PTS tertentu,” beber mantan Kadindik Jatim ini.
Ia juga tidak mempersoalkan jika penutupan prodi itu bukan dihilangkan secara permanen, tetapi berevolusi agar lebih aplikatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya:S1 Matematika bertransformasi menjadi Aktuaria. Jurusan Teknik Elektro diperluas cakupannya ke arah AI, Machine Learning, dan Robotics.
“Karena basic ilmunya tetap sama, saya kira perubahan nama prodi itu tidak perlu dipersoalkan,” ungkap Rasiyo.
Hingga saat ini Komisi E DPRD Jatim belum menerima keluhan dari masyarakat atau mahasiswa maupun para dosen yang prodinya ditutup. Namun jika nantinya ada aspirasi yang masuk ke DPRD Jatim terkait masalah ini, tentu pihaknya akan berusaha mencarikan solusi yang terbaik. (pun)
