SabdaNews.com – Para tenaga kesehatan (nakes) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur gunda gulana. Sebab Pemprov Jatim dengan dalih efisiensi anggaran memotong jasa pelayanan (jaspel) dalam setahun hingga separoh lebih. Tak hanya itu, uang lauk pauk sebesar Rp 600 ribu per bulannya juga dihapus.
“Sebelum pemotongan tersebut saya menerima jaspel dalam satu tahun sebesar Rp 13 juta. Namun, oleh pemerintah dipotong sampai Rp 8 hingga 9 juta. Jadi jaspel yang saya terima selama satu tahun tinggal Rp 4 juta,”ungkap Mohammad Sanusi salah satu nakes di Surabaya, saat dikonfirmasi Sabtu (7/3/2026).
Pria asal Madura ini menjelaskan bahwa pemotongan bukan hanya berlaku untuk jaspel tetapi pemerintah juga menghapus uang lauk pauk. Diakui Sanusi, meski ada pemotongan, namun pihaknya tetap akan memberikan pelayanan terbaik dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Kami tidak mungkinlah mogok kerja karena pekerjaan kami berkaitan urusan kemanusiaan. Tapi setidaknya pemprov melihat tugas kami yang berat yang tentunya ingin mendapat perhatian yang layak” harapnya.
Senada, Lusinawati salah satu nakes lainnya mengatakan kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran berdampak pada kesejahteraan para nakes.
“Harusnya pemprov Jatim memilah yang mana yang harus dipotong. Bukan malah kesejahteraan kami yang berjibaku menyelamatkan nyawa manusia juga terkena dampaknya,”tegasnya.
Wanita asal Sidoarjo ini mengatakan bahwa para ASN di lingkup Pemprov Jatim juga mengalami hal yang serupa.
” Para ASN juga dipotong untuk TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) nya dipotong mulai Rp 500 hingga Rp 1 jt per bulannya. Tergantung golongannya. Jelas miris sekali mengingat sekarang ini kebutuhan hidup bertambah terus,” dalih Lusinawati.
Menanggapi hal tersebut, anggota komisi A DPRD Jatim Sumardi mengaku juga menerima aduan dari para nakes di Jatim. Politikus Partai Golkar ini mengaku setiap turun ke dapil para nakes kerap mengeluhkan pemotongan jaspel dan uang lauk pauk tersebut.
“Tugas para nakes ini berat sekali dan harus siap sedia 24 jam sehingga sudah selayaknya kesejahteraan mereka tak dipotong oleh pemprov,” harap sekretaria Depidar SOKSI Jatim ini.
Sumardi mengatakan pihaknya minta pemprov Jatim untuk mengkaji ulang pemotongan hak-hak nakes tersebut dengan dalih efisiensi anggaran.
“Okelah efisiensi, namun jangan dihantam rata urusan kesejahteraan. Nakes itu kerjanya berat jadi sudah selayaknya menerima hak yang sesuai,” pintanya.
Sekedar diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran negara yang besar (total mencapai ratusan triliun rupiah) untuk tahun anggaran 2025 guna mendukung program prioritas, namun kebijakan ini diarahkan untuk tidak memotong belanja pegawai (gaji/tunjangan) dan bantuan sosial.
Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa pemotongan anggaran Kemenkes tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat dan tidak menyentuh kesejahteraan nakes. Namun, fakta di lapangan tidak demikian. (pun)
