Muchammad Toha
(Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya)
SabdaNews.com – Masih jelas dalam ingatan saya ketika kecil, selalu lewat mobil praoto (truk) bak belakangnya dari kayu jati sedangkan atapnya dari kain muto (kanvas) bertuliskan PN. Garam dan biasanya melaju pada pagi dan sore hari, kenapa saya sampai hafal, karena di jaman itu alat transportasi kendaraan roda empat agak jarang yang lalu lalang di depan kampung saya Gresik bagian utara.
Mobil itu kontinyu bergerak bolak-balik dari barat ke timur karena sebagai kendaraan antar jemput pegawai Pekerja Garam yang berada di daerah Manyar Gresik bagian utara, saat itu penataan pertambakan garam di Manyar cukup bagus apalagi lokasinya dipinggir jalan raya Daendels sehingga setiap pengguna jalan menuju Tuban jalur pantura pasti terkesima dengan butiran putih berkilau laksana mutiara dipinggir pematang tertata indah.
Tambak garam itu sekarang telah musnah berubah menjadi daerah industri dengan gudang menjulang bertiang baja, badan usahanya juga telah sirna, kendatipun garam plastikan masih mudah untuk mendapatkannya tapi PN nya sudah tiada bekasnya, lalu apa PN itu ? maksudnya akronim dari Perusahaan Negara. Jadi garam saja pada waktu itu diproduksi oleh perusahaan milik negara.
Kenapa urusan garam saja negara harus hadir secara langsung, tentunya karena garam adalah kebutuhan rakyat banyak, mulai untuk kebutuhan dapur sampai untuk mensuplay keperluan aneka industri yang banyak jumlahnya, tidak hanya garam, semen Gresik pada awal pendiriannya juga perusahaan negara, Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI), Kereta Api, Pegadaian dan masih banyak lain.
Umumnya negara-negara yang baru saja merdeka masih sangat trauma dengan sistem penataan kapitalis karena itu warisan penjajah yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat pribumi, maka perusahaan-perusahaan yang ada kepemilikannya adalah negara, karena sebagai ibu pertiwi negara harus menjamin kesejahteraan anak bumi putranya, negara harus mampu menjaga agar harga kebutuhan terjangkau rakyatnya.
Sebagai pemilik aneka perusahaan (Pabrik dan industri) maka yang kaya adalah negara dan kekayaan itu semua kembali untuk mensejahterakan rakyatnya, selain itu negara akan benar-benar memiliki wibawa karena tidak diatur serta tergantung para cukong pemilik kapital yang tak ubahnya bandar yang bisa mempengaruhi para penyelenggara negara dan pada ujung-ujungnya mengorbankan rakyatnya, singkatnya ketika negara digdaya dan tidak menjadi boneka pemilik modal raksasa pastinya tidak akan terjadi, rakyat hanya dijadikan pasar, pemodal sebagai pedagang kebutuhan rakyat, sedangkan negara (pemimpin) menjadi makelar yang mengatur harga semaunya.
Tapi anehnya dalam perjalanannya banyak perusahaan negara, bukan hanya gulung tikar, tapi dijual juga sampai tikar-tikarnya dan uang hasil penjualannya tidak tahu rimbanya digondol siapa, bahkan ada juga pabrik ketika dikelola Belanda berproduksi cukup baik tata manajemennya sehat namun ketika dinasionalisasi menjadi perusahaan negara malah terus merugi dan menjadi beban negara akhirnya dilego pada pihak swasta.
Maka tidak salah ketika ada yang melontarkan kalimat sarkasme pada mereka pemangku kewenangan memimpin perusahaan negara sebagai pemimpin yang bermental buruk dan tidak bisa menjaga amanah rakyat dan negara, aset negara semakin habis hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja, sedangkan rakyat yang memberikan amanah dan seharusnya mendapatkan kesejahteraan diabaikan begitu saja.
Tapi barangkali para pemimpin perusahaan negara itu sebenarnya hanya semacam tuyul-tuyul yang diremot dan terus dipantau atasannya sehingga harus setor secara berkala dan pada akhirnya perusahaan negara kehilangan modalnya serta tidak mampu lagi untuk melanjutkan usahanya, atau mungkin juga para pemimpin yang paling tinggi sebagai penguasa menghendaki agar perusahaan negara tidak berkembang lalu hancur kemudian kebutuhan rakyat disediakan perusahaan-perusahaan swasta yang memang miliknya atau milik keluarga dan kroninya. Sehingga salah ketika orang menuduh sosok pemimpin itu pro kapitalis, karena yang benar justru pemimpin itu sendiri kapitalisnya sekaligus merangkap makelarnya. (pun)
