SabdaNews.com – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jawa Timur yang tergabung dalam wadah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali menggelar aksi di depan gedung DPRD Jawa Timur dalam rangka menyikapi berbagai persoalan krusial yang sedang terjadi di Indonesia maupun di Jawa Timur.
Salah satu juru bicara aksi, Satria mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh DPRD merupakan bentuk nyata degradasi demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu mahasiswa bersama elemen rakyat lainnya dengan tegas akan menolak wacana tersebut.
“Kalau pemilihan kepala daerah jadi diberlakukan oleh DPRD, maka itu adalah kematian demokrasi Indonesia jiId II,” tegas Satria di sela-sela aksi, Rabu (11/2/2026).
BEM SI Jawa Timur berharap aspirasi ini diakomodir oleh DPRD Jawa Timur. Sayangnya, pimpinan DPRD Jawa Timur Musyafak Rauf yang sudah bersedia menemui mahasiswa dipaksa untuk naik ke mobil komando massa aksi sehingga beliau mengurungkan diri menemui mahasiswa.
Tak ayal, massa aksipun kecewa dengan sikap dari pimpinan DPRD Jawa Timur yang enggan menuruti kemauan mahasiswa. Bahkan ungkapan kekecewaan itu disampaikan melalui ucapan dan aksi lempar botol minuman secara bersama-sama dibawa komando korlap aksi.
Merasa diabaikan oleh wakil rakyat, BEM SI Jawa Timur pun akhirnya membubaran diri. Sebelum meninggalkan lokasi aksi, kordinatur umum BEM SI Jawa Timur M Aqomaddin membacakan pernyataan sikap.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah terbukti tidak benar-benar berpihak kepada rakyat. Bulan Januari-Februari 2026 ini diwarnai dengan kontroversi yang sudah tidak bisa ditoleransi oleh rakyat. Maka dengan ini, Aliansi BEM Seluruh Indonesia ilayah Jawa Timur menyatakan sikap,” tegas mahasiwa asal Unisla Lamongan ini.
Tuntutan BEM SI Jawa Timur diantara; 1). Menuntut pertanggungjawaban pemerintah untuk mempercepat reaktivasi status 11 juta penerima PBI BPJS. 2). Meminta pemerintah dan DPR untuk berkomitmen menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. 3). Mendesak pemerintah untuk mengangkat fokus isu kesejahteraan guru honorer.
“Keempat, menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas deforestasi yang merajalela di Indonesia. Dan kelima, menuntut pembebasan tahanan politik aktivis yang menyuarakan kebenaran dan keadilan,” beber Aqomaddin.
Sedangkan isu turunannya, lanjut Aqomaddin meliputi; Pengawalan tuntutan 17+8. Penolakan pengangkatan Adies Kadir menjadi Hakim MK. Penolakan pengangkatan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI. Penuntutan pertanggungjawaban pemerintah atas bunuh dirinya anak SD di NTT.
Berikutnya, Pemfokusan isu pendidikan dan kesehatan daripada Makan Bergizi Gratis. Penuntutan perbaikan komunikasi publik oleh pemerintah. Penuntutan reformasi pemerintahan agar sesuai dengan meritokrasi. Dan penuntutan keluarnya Indonesia dari Board of Peace (BoP).
“Atas dasar seluruh poin di atas, kami ‘Menuntut Diselesaikana Seluruh Persoalan’ yang telah kami sampaikan. Perjuangan ini tidak akan berhenti sampai keadilan dan kesejahteraan sejati terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Aqomaddin.
Sebelum membubarkan diri massa aksi mahasiswa secara bersama-sama menyanyinkan lagu Hymne Guru bebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa para guru yang nasibnya kurang diperhatikan pemerintah khususnya guru honorer yang jauh dari sejahtera. (pun)
