SabdaNews.com – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD yang kian mengemuka, nampaknya mulai mendapat perlawanan dari sejumlah elemen masyarakat. Di Jawa Timur aksi penolakan dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Jawa Timur (BEM Jatim) dengan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Jawa Timur, Senin (19/1/2026)
Juru bicara aksi Deny Oktaviano Pratama mengatakan bahwa kepala daerah kembali dipilih oleh anggota DPRD adalah bentuk kemunduran demokrasi, karena itu harus dilawan agar hak rakyat sebagai pemilik mandat demokrasi tidak dikebiri.
“Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun, kematian demokrasi Indonesia jika Pilkada kembali dipilih lewat DPRD. Kami tidak mau tunduk pada pembodohan lebih baik melawan,” tegasnya.
Selain menyoroti masalah kemunduran demokrasi, kata Pratama, mahasiswa juga menyoroti soal kualitas lingkungan yang banyak mengalami degradasi akibat maraknya penambangan. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta komersialisasi pendidikan sehingga angka partisipasi pendidikan ak kuncung naik bahkan kian menurut.
Senada, orator lainnya dari salah satu mahasiswi menyatakan bahwa kebijakan pemerintahan Prabowo perlu dievaluasi terutama program MBG (Makan Bergizi Gratis) karena kurang menyetuh pada esensi amanat UUD yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
“MBG itu makan beracun gratis yang anggarannya hampir 900 miliar perhari tapi justru menghancurkan kesehatan siswa dan lingkungan sekitar sekolah,” tegas perempuan berjilbab ini.
Lebih jauh jubir mahasiswi menjelaskan bahwa Jatim memiliki Perguruan Tinggi terbanyak kedua se Indonesia. Namun ironisnya, angka partisipasi pendidikan tinggi hanya sekitar 28 persen dari total jumlah penduduk Jatim yang hampir 42 juta orang. Artinya, akses pendidikan tinggi belum merata akibat komersialisasi pendidikan tinggi dampak dari berlakunya UU No.20/2003 yang direvisi menjadi UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.
“Daripada APBN untuk program MBG, lebih baik pemerintah kembali memberikan subsidi untuk Pendidikan Tinggi sehingga strata pendidikan warga Indonesia bisa meningkat dan tidak mudah dibodohi lagi,” tegasnya.
Dalam aksi yang berlangsung damai itu, mahasiswa juga sempat membawa miniatur keranda mayat yang dibungkus kain bertuliskan RIP Demokrasi untuk dibakar sebagai bentuk penolakan terhadap wacana Pilkada dikembalikan lewat DPRD.
Setelah menunggu cukup lama, ketua DPRD Jatim Muhammad Musyafak akhirnya mendatangi mahasiswa untuk menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa termasuk menandatangani tuntutan dari BEM Jatim kemudian diteruskan ke pemerintah pusat.
“Mahasiswa memang harus kritis terhadap semua kebijakan pemerintah, yang penting sampaikan aspirasi itu dengan damai dan fair serta tidak ada anarkis,” jelas politikus asal PKB. (pun)
