BATU.SabdaNews.com – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur terus bergerak cepat dalam mengevaluasi kinerja perusahaan daerah. Pada rapat hari kedua yang digelar di Batu, Kamis (18/12/2025), fokus utama tertuju pada PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim.
Pertemuan ini membuahkan sejumlah koreksi strategis serta solusi konkret untuk mendongkrak kontribusi perusahaan plat merah milik Pemprov Jatim terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Direktur Utama PT PWU Jatim, Erlangga Satria Agung memaparkan, bahwa meski menghadapi tantangan aset, performa keuangan perusahaan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam dua tahun terakhir. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp 1,4 Miliar. Kemudian tahun 2025 meningkat menjadi Rp 1,9 Miliar atau naik 35,7%
Erlangga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pundi-pundi pendapatan, meski ia mengakui adanya beban “aset mati” yang menghambat laju cashflow perusahaan.
“Banyak aset yang diserahkan ke PWU dalam kondisi tidak produktif, namun tetap mewajibkan perusahaan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya, sehingga menjadi beban,” ujarnya.
Merespons kendala tersebut, anggota Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan, Sri Untari Bisowarno memberikan dua solusi utama yang diharapkan menjadi titik balik bagi operasional PT PWU: Pertama, Reaktivasi Aset Tidak Produktif
Untari menyarankan agar aset yang membebani pajak segera disewakan kepada pihak ketiga. Langkah ini diambil agar hasil sewa dapat digunakan untuk menutupi PBB dan mencicil utang lama yang menumpuk.
”Penyewaan harus dilakukan dengan kontrak yang sangat hati-hati dan tidak menjebak, sehingga aset tetap bisa diambil kembali oleh negara di masa depan,” tegas politikus asal Malang tersebut.
Kedua, Mandatory Sinergi Kasa Husada. Pansus BUMD Jatim juga menyoroti potensi besar PT Kasa Husada (anak perusahaan PT PWU).
“Kami mendorong Gubernur Jatim untuk menginstruksikan 14 Rumah Sakit milik Pemprov Jatim agar wajib menyerap produk dari Kasa Husada, seperti perban dan alat kesehatan lainnya,” harap Untari.
Menanggapi masukan tersebut, Erlangga Satria Agung menyatakan apresiasinya. Ia menilai kehadiran Pansus BUMD Jatim kali ini sangat konstruktif karena tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga jalan keluar nyata.
”Saya senang sekali, Pansus ini tidak sekadar mengoreksi tapi memberi solusi. Terutama terkait sinergi Kasa Husada dengan RS milik Pemprov. Ini adalah motivasi besar bagi kami untuk tahun 2026,” ujarnya.
Langkah sinergi ini diprediksi tidak hanya akan menyelamatkan kesehatan finansial PT PWU, tetapi juga mengoptimalkan ekosistem ekonomi internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sebagai data tambahan, penguatan BUMD di Jawa Timur memang menjadi krusial mengingat kontribusi BUMD terhadap total PAD Jatim ditargetkan terus meningkat. Langkah yang bisa ditempuh adalah dengan efisiensi pajak dengan menyewakan aset tidur diproyeksikan dapat mengurangi beban biaya operasional (OPEX) PT PWU hingga 15-20% dari pengeluaran PBB tahunan. (pun)
