MOJOKERTO.SabdaNews.com – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Golkar, Sumardi menggelar reses III tahun 2025 di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Dalam serap aspirasi bersama perangkat desa dan kelompok tani setempat, ada beberapa persoalan yang menjadi perhatian serius yakni penanganan banjir tahunan.
Mengingat, jika persoalan ini tak segera ditangani secara komprehensif maka berdampak serius pada program ketahanan pangan karena lahan pertanian menjadi rusak tergerus banjir dan gagal panen.
“Banjir ini sudah menjadi momen tahunan. Di kecamatan Bangsal ini ada sekitar 250 hektare lahan pertanian terdampak. Bukan hanya tanaman padi, tapi juga palawija. Kalau tidak dicarikan solusi, program ketahanan pangan pasti terganggu,” ungkap Sumardi, Kamis (20/11/2025).
Menurut Sumardi, genangan air yang berulang setiap musim hujan menyebabkan banyak petani mengalami gagal panen. Kondisi tersebut membuat sebagian petani khawatir untuk menanam, sehingga produktivitas pertanian di Kabupaten Mojokerto terus menurun.
DPRD Jawa Timur tengah menyiapkan grand design penanganan banjir di wilayah Mojokerto. Rencana tersebut meliputi normalisasi sungai yang mengalami penyempitan, pembangunan tanggul untuk menahan limpahan air, serta penyediaan pompa air berkapasitas besar untuk mengurangi genangan saat debit air meningkat.
“Persoalan utamanya ada pada luapan air dari sungai induk. Ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah,” pinta politikus asal Mojokerto.
Penanganan banjir tidak hanya cukup dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah provinsi dan pusat. Sumardi menegaskan perlunya langkah terpadu untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan dan kehidupan ekonomi para petani.
Sementara itu, Kepala Desa Salen, Kecamatan Bangsal, Suyanto menyampaikan bahwa empat desa di wilayah Bangsal yang menjadi langganan banjir setiap tahun. Ia menjelaskan bahwa curah hujan tinggi maupun hujan biasa seringkali membuat air meluap hingga membanjiri area persawahan warga.
“Dalam satu musim, banjir bisa terjadi tiga sampai empat kali. Kerugian petani tentu sangat besar, bahkan banyak yang gagal panen,” kata Suyanto.
Menurut data desa, sekitar 200 hektare lahan terdampak banjir mulai masa tanam hingga panen. Kondisi tersebut juga menyebabkan penurunan kualitas hasil panen sehingga harga jual komoditas menurun.
Suyanto menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada intervensi besar dari pemerintah yang mampu menyelesaikan persoalan banjir secara permanen. Ia berharap aspirasi yang disampaikan dalam reses ini dapat segera ditindaklanjuti.
Menanggapi keluhan tersebut, Sumardi memastikan bahwa seluruh aspirasi yang diterima dalam reses ini akan dibawa sebagai rekomendasi resmi ke DPRD Jatim untuk kemudian diteruskan ke pemerintah provinsi dan kementerian terkait.
Ia menegaskan bahwa penanganan banjir di Mojokerto harus ditempatkan sebagai prioritas karena menyangkut keberlangsungan sektor pangan.
“Ini persoalan hajat hidup petani dan berkaitan langsung dengan ketahanan pangan. Kita harus menyelesaikannya secara menyeluruh,” pungkas Sumardi. (pun)
