SIDOARJO.SabdaNews.com – Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi menggelar kegiatan reses di Desa Kloposepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (18/11/2025). Reses yang berlangsung hangat dan dialogis tersebut dihadiri lurah, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat.
Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo itu menegaskan bahwa reses bukan hanya agenda formal, melainkan ruang silaturahmi, konsolidasi, sekaligus penyampaian komitmen politik Partai Golkar untuk masyarakat.
Dalam sambutannya, Adam menyampaikan apresiasi atas antusiasme warga serta jajaran pemerintah desa. Ia mengungkapkan bahwa Partai Golkar Sidoarjo tetap membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan, mulai persoalan pendidikan, bantuan sosial, hingga layanan dasar lain.
Adam juga kembali menekankan keberlanjutan Program (beasiswa) Indonesia Pintar (PIP) serta beasiswa kuliah penuh bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) dan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA).
“Asal serius kuliah, insyaAllah biaya hidup dan biaya kuliah ditanggung penuh,” ujarnya.
Selain isu pendidikan, Adam juga menyoroti berbagai persoalan kesenjangan sosial yang belum tertangani maksimal. Ia menyebut banyak laporan warga yang belum menerima bantuan sosial hingga persoalan ijazah yang ditahan sekolah.
Partai Golkar, tegasnya, siap mengadvokasi seluruh kasus tersebut. “Sekolah negeri tidak boleh menahan ijazah dalam bentuk apa pun. Jika ada pungutan komite yang memberatkan, sampaikan kepada kami,” pinta Adam.
Di sektor infrastruktur, Adam tampil lebih kritis. Ia menyoroti belum adanya grand desain pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang dianggap membuat pembangunan berjalan sporadis dan tidak terukur.
Dicontohkan, persoalan banjir di Waru, Tropodo, hingga kawasan lingkar timur yang tak kunjung tuntas sejak puluhan tahun.
“Kami mendesak Pemkab Sidoarjo segera menganggarkan grand desain penanggulangan banjir. Kalau tidak dianggarkan, Partai Golkar pasti akan lebih keras lagi,” tegas Adam.
Menurut Adam, masyarakat Sidoarjo menunggu rencana yang jelas dan terukur agar pembangunan tidak sekadar tambal sulam.
Ia juga memaparkan rencana kegiatan besar Partai Golkar seperti program giling-giling yang tahun ini belum berjalan di wilayah Taman dan Sukodono, namun dipastikan masuk prioritas pada tahun berikutnya.
Ia menyebut setiap kegiatan Partai Golkar selalu diarahkan untuk memperkuat karakter dan ideologi kader hingga tingkat desa, termasuk rencana pelatihan dan outbound bagi pimpinan desa serta relawan.
Menutup kegiatan reses, Adam menegaskan kembali fungsi “Rumah Aspirasi Rakyat” yang telah dipasang resmi di kantor DPD Partai Golkar Sidoarjo. Melalui rumah aspirasi itu, setiap warga bisa menyampaikan keluhan langsung kepada kader maupun fraksi.
“Kami sudah instruksikan seluruh anggota Dewan wajib angkat telepon ketika aspirasi rakyat masuk,” pungkasnya.
Sementara dalam sesi tanya jawab yang berlangsung aktif, mempertegas komitmen Adam Rusydi untuk terus mengawal kepentingan masyarakat Sidoarjo di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Adam Rusydi, mengungkapkan sejumlah masukan penting yang disampaikan warga dan dinilai harus segera mendapatkan perhatian pemerintah.
Diantaranya menyangkut kualitas udara di wilayah Sidoarjo yang dinilai masyarakat semakin memprihatinkan. Warga berharap pemerintah menghadirkan langkah konkret seperti penanaman pohon dan reforestasi agar kondisi lingkungan kembali stabil dan sehat.
“Kondisi udara di Sidoarjo harus menjadi perhatian khusus. Masyarakat menginginkan tindakan nyata seperti penanaman pohon secara masif,” ujar Adam.
Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi sorotan utama. Warga meminta peningkatan akses beasiswa mulai jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Bahkan mereka menekankan perlunya pembangunan baru dan perbaikan fasilitas sekolah untuk menunjang mutu pendidikan di Sidoarjo
Pada bidang infrastruktur, aspirasi masyarakat berkaitan erat dengan grand design pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Adam menyampaikan bahwa warga menginginkan rencana pembangunan ke depan selaras dengan kebutuhan real, khususnya dalam penanganan banjir.
“Penanggulangan banjir harus dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar hasilnya leb8h efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Komisi C DPRD Jatim juga menyoroti perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adam menekankan pentingnya pendampingan pemerintah, terutama dalam hal pembinaan dan penyusunan studi kelayakan bisnis agar BUMDes mampu berkembang dan menopang ekonomi desa.
Ia menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan BUMDes dan BUMKAP, namun saat ini masih menunggu grand design pembangunan serta master plan pengurangan banjir untuk Kabupaten Sidoarjo.
“Harapan kami, seluruh proses perencanaan ini bisa segera dirampungkan agar program-program yang dibutuhkan masyarakat dapat direalisasikan tanpa menunda waktu,” pungkas Adam Rusydi. (pun)
