Mathur Husyairi ; Pansus BUMD Jatim Harus Kedepankan Kepentingan Masyarakat Jatim 

“Ini langkah kemajuan di DPRD Jatim, setelah tempo hari  pembentukan Pansus Bank Jatim yang sempat digagas oleh teman-teman dari Fraksi PKB gagal,” ujar pria asal Bangkalan Madura, Rabu (5/11/2025).

Menurut Mathur, Pansus BUMD Jatim harus bekerja secara optimal, profesional dan proporsional dalam menyikapi semua BUMD yang ada di bawah naungan Pemprov Jatim. Mengingat, realitas di lapangan masih ada beberapa BUMD Jatim yang tidak sehat bahkan sampai detik ini mereka belum juga menyetor deviden untuk PAD Jatim.

Kendati demikian, BUMD Jatim yang tidak sehat itu juga masih  dipertahankan oleh Pemprov Jatim. “Kami berharap Pansus BUMD Jatim berjalan sesuai dengan koridor hukum,” pintanya.

Harapan lainnya, pimpinan atau ketua Pansus di DPRD Jatim kali ini adalah dari Fraksi Partai Demokrat, dimana demokrat merupakan salah satu parpol pengusung. Bahkan ketua DPD Partai Demokrat Jatim juga menjabat sebagai Wagub Jatim

“Untuk menghindari konflik interest di dalam penanganan BUMD Jatim ini tentunya yang akan diproyeksikan menjabat ketua pansus sebaiknya personal yang bisa berpikir dan bersikap netral,” tegas Mathur Husyairi.

Hal ini, lanjut Mathur juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Wagub Jatim bahwa kehadiran Pansus BUMD Jatim ini patut disambut dengan baik dan merupakan sebuah koreksi dari kerja Pemprov khususnya kepada BUMD yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Pemprov Jatim

Di tambahkan Mathur, setoran seluruh BUMD Jatim dalam beberapa tahun terakhir, yang tertinggi itu dikisaran 1,3 triliun. Sedangkan BUMD Jatim yang paling tinggi sumbangsihnya mencapai 400 – 500 miliar adalah Bank Jatim. Mengingat, bank ini juga berfungsi untuk mengelola kas daerah dari APBD.

Di sisi lain, Bank Jatim juga sempat diterpa persoalan kredit fiktif yang terjadi di cabang DKI Jakarta hingga merugikan keuangan negara setengah tiliun lebih. Secara tidak langsung hal ini juga berdampak besar pada Bank Jatim pusat yang ada di Surabaya.

“Rekondisi ini nantinya harus bener-bener disikapi oleh Pansus, apalagi kehadiran Pansus ini juga telah direspon dengan baik oleh Wagub Jatim,” jelasnya.

Masih rendahnya setoran PAD dari BUMD Jatim itu, kata Mathur disebabkan TAPD dan Banggar DPRD Jatim terlalu rendah mematok deviden yang harus disetorkan BUMD ke PAD Jatim. Dampaknya, di atas kertas mereka bisa menaikkan deviden  dari tahun ke tahun namun nilainya tidak signifikan karena hanya kisaran 100-200 juta per tahun.

“Kenaikannya tidak signifikan itu karena kondisi BUMD Jatim tidak sehat akibat orang-orang yang ada di BUMD itu bukan orang yang tepat untuk mengembangkan perusahaan yang mereka pimpin,” tegasnya.

Ia berharap, persoalan ini nantinya dapat dianalisis oleh Pansus DPRD Jatim. Mengingat, dalam klausul, Pansus BUMD Jatim memiliki kewenangan untuk mengkroscek, baik itu BPK, BPKP dan seterusnya.

“Apa yang dihasilkan Pansus harus benar-benar obyektif dan rekomendasi yang dihasilkan nantinya juga bisa tepat. Termasuk jika BUMD sudah tidak sehat dan tidak menghasilkan PAD maka sebaiknya dibubarkan saja dari pada semakin membebani APBD,” ata Mathur.

Sebaliknya jika BUMD itu produktif maka perlu didorong terus menjadi perusahaan yang lebih baik. Sehingga PAD bisa terjaga dan BUMD tetap tumbuh dan bisa menghidupkan perekonomian di Jatim.

Mathur juga mengingatkan, bahwa Pansus BUMD Jatim harus berpikir bahwa tujuan Pansus ini bukan untuk kepentingan pemerintah provinsi Jawa Timur maupun parpol pengusung dan pendukung Gubernur Khofifah, melainkan untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur

“Anggota Pansus harus melepas ego masing-masing baik itu demi kepentingan parpol maupun menjaga kepentingan Pemprov Jatim. Diatas semua itu adalah harus mengedepankan kepentingan masyarakat Jatim sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BUMD Jatim semakin tinggi dan juga akan menjaga stabilitas harga saham Bank Jatim sebagai BUMD yang terbesar menyumbang PAD,” pungkasnya. (pun)