SabdaNews.com – Komisi D DPRD Jawa Timur mengatakan bahwa di tengah persiapan penambahan koridor baru Trans Jatim termasuk koridor 8 di wilayah Malang Raya, ternyata ada kabar miring terkait adanya penolakan dari sopir angkot di Kota Malang. Oleh karena itu, Dishub Jatim diminta segera melakukan komunikasi intensif untuk mencari win win solition
“Saya belum mendapat informasi secara detail. Tapi kami sudah berkordinasi dengan Dishub Jatim,” kata wakil ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif saat dikonfirmasi, Senin (22/9/2025).
Lebih jauh politikus asal Partai NasDem menjelaskan bahwa, Dishub Jatim sudah melakukan komunikasi dan antisipasi jika ada penolakan.
“Tentu sebelum diputuskan beroperasi Dishub Jatim melakukan antisipasi,” dalih Arif sapaan akrabnya.
Ia menyakini, trans Jatim sudah ada perencanaan, kajian dan studi kelayakan yang matang.
“Saya yakini sudah komunikasi dengan pemerintahan setempat, sudah komunikasi dengan moda transportasi lokal,” beber Khusnul Arif.
Berdasarkan penggalaman Dishub Jatim, lanjut Arif bahwa modal berjalannya trans Jatim koridor I sampai VI cukup menjadi penggalaman menata dan upaya trans Jatim koridor Malang bisa dimanfaatkan bagi masyarakat.
“Tentunya jika ada beberapa kendala akan segera ada perbaikan,” ujarnya.
Khusnul Arif mengakui dinamika setiap daerah tentunya berbeda. Karena karakter masyarakat, karakter moda transportasi setiap daerah berbeda beda.
“Saya meyakini tidak semua mulus, ada beberapa yang perlu disinergikan jika ada penolakan,” tandasnya kembali.
Muncul kabar, rencana pembukaan koridor baru Trans Jatim Malang Raya mendapat penolakan dari sopir angkot di Kota Malang.
Kehadiran Trans Jatim di Malang Raya dinilai hanya akan semakin menenggelamkan eksistensi angkot di Kota Malang.
Meski nantinya keberadaan angkot akan dijadikan angkutan feeder (pengantar) menuju trans Jatim tetap ditolak. Bahkan penolakan itu sudah disampaikan ke DPRD Kota Malang. (pun)
