SabdaNews.com — Besarnya poteni Pariwisata di Jatim, menginspirasi Komisi C DPRD Jatim untuk mengusulkan perlunya pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pariwisata guna mengelola potensi wisata di Jatim. Mengingat banyak potensi pariwisata di Jatim yang belum digarap secara maksimal.
“Ini juga potensi dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Jatim dari sektor pariwisata yang cukup menjanjikan kedepannya,” ujar wakil ketua Komisi C DPRD Jatim M Mahdi saat dikonfirmasi, Senin (14/7/2025).
Menurut politikus asal PPP, Pemprov Jatim memiliki banyak lahan dan aset yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan destinasi pariwisata. Namun hingga kini, belum ada pengelolaan terpadu dan profesional yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah daerah melalui badan usaha yang core bussinesnya khusus pariwisata.
“Pemprov Jatim memiliki banyak lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata, khususnya di wilayah-wilayah seperti Pasuruan, Probolinggo, hingga Banyuwangi. Potensi ini belum dikelola secara maksimal,” jelas Mahdi.
Ia mencontohkan keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola sektor pariwisata melalui BUMD seperti PT Pembangunan Jaya Ancol, yang mengelola kawasan wisata terpadu Ancol dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang signifikan bagi daerah.
“Di Jakarta ada BUMD yang mengelola Ancol. Kenapa di Jawa Timur belum ada hal serupa? Padahal kita punya banyak lokasi potensial yang bisa dijadikan destinasi wisata andalan,” jelas Habib Mahdi sapaan akrabnya.
Lebih jauh Mahdi menjelaskan bahwa, pembentukan BUMD Pariwisata bukan hanya untuk mengelola destinasi, tetapi juga untuk menciptakan sistem tata kelola kepariwisataan yang modern, berkelanjutan, dan profesional.
Hal ini penting agar pengembangan pariwisata di Jawa Timur tidak sekadar bergantung pada alokasi dana pemerintah atau anggaran proyek tahunan semata.
“Pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor yang paling bergerak dan menopang perekonomian. Maka harus dikelola secara profesional, jangan hanya dibentuk sebagai formalitas, lalu mengandalkan suntikan dana dari pemerintah tanpa strategi pengembangan yang jelas,” tegas politikus asal Probolinggo.
Habib Mahdi juga mengingatkan bahwa pariwisata adalah kebutuhan dasar masyarakat modern. Di tengah tekanan ekonomi dan dinamika sosial pasca pandemi, sektor ini menjadi salah satu ruang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang paling relevan.
“Pariwisata hari ini bukan hanya soal hiburan, tapi juga kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, sektor ini juga menggerakkan banyak mata rantai ekonomi, dari UMKM, kuliner, penginapan, jasa transportasi, hingga ekonomi kreatif,” bebernya.
Pihaknya juga akan meminta Fraksi PPP DPRD Jatim untuk menyuarakan pendirian BUMD Pariwisat, agar bisa ditindaklanjuti secara konkret oleh Pemprov Jatim, termasuk dalam pembahasan anggaran dan regulasi baik berupa Perda maupun Pergub.
“Kita juga berharap selain dari Komisi C, dorongan pembentukan BUMD Pariwisata ini bisa menjadi pemantik diskusi lintas fraksi di DPRD Jatim,” pungkasnya. (pun)
