Home PEMBANGUNANDPRD Jatim Desak Pemerintah Pusat Tingkatkan Status PMK

DPRD Jatim Desak Pemerintah Pusat Tingkatkan Status PMK

by Redaksi

MAGETAN.SabdaNews.com– Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak kembali menjadi perhatian serius di Jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, saat mengunjungi Pasar Parang, Magetan, pada Kamis (16/1/2025).

Dalam kunjungan tersebut, politikus asal PDI Perjuangan ini meninjau langsung dampak wabah PMK yang disebut oleh peternak lebih ganas dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

“Wabah PMK kali ini lebih ganas menyerang dan menyebabkan kematian ternak dalam waktu singkat. Kami bersama Dinas Peternakan, termasuk dr. Indi, terus berupaya melakukan koordinasi untuk mengatasi situasi ini,” ungkap Deni Wicaksono.

Deni menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan efektivitas distribusi dan pelaksanaan vaksinasi PMK.

“Kami mendorong pemerintah pusat untuk kembali menetapkan PMK sebagai wabah nasional agar penanganannya bisa lebih komprehensif,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret sejak November 2024. Obat-obatan telah didistribusikan, diikuti dengan vaksinasi sebanyak 12.500 dosis pada akhir Desember 2024. Selain itu, pada 15 Januari 2025, Jatim menerima tambahan 616.500 dosis vaksin PMK untuk  didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota.

“Anggaran APBD juga telah kami tambahkan untuk pengadaan vaksin. Sebanyak 1,4 juta dosis sudah tersedia, meski masih ada kekurangan akan kami upayakan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Kami juga terus melakukan penyemprotan disinfektan di banyak lokasi dan membuka ruang koordinasi bagi peternak yang membutuhkan bantuan,” tambah Deni.

Dengan jumlah kasus PMK yang terus meningkat di Jatim, Deni menegaskan perlunya pembatasan lalu lintas ternak. Hewan yang akan dipasarkan atau dikirim harus sudah divaksin dan memiliki surat keterangan kesehatan dari dokter hewan yang berwenang.

“Jawa Timur adalah wilayah dengan populasi ternak yang besar. Kami harus memastikan ternak yang dijual, terutama menjelang Idul Fitri dan Idul Adha, dalam kondisi sehat. Ini menjadi tugas bersama,” ujarnya.

Asuransi Ternak sebagai Solusi Jangka Panjang

Ia juga mengungkapkan aspirasi peternak mengenai perlunya skema perlindungan seperti asuransi untuk ternak yang mati akibat wabah. Meskipun belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, ide ini dianggap menarik dan akan menjadi bahan kajian lebih lanjut.

“Saat ini pendataan jumlah ternak menjadi tantangan. Namun, ke depan, skema asuransi ternak seperti BPJS untuk manusia bisa menjadi solusi yang melindungi peternak dari kerugian yang lebih besar,” jelas Deni.

Sementara itu Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Indyah Aryani menambahkan pentingnya peran peternak dalam mengendalikan wabah PMK ini. Beberapa langkah yang dianjurkan antara lain ; Tidak menjual ternak dengan harga murah secara panik. Membatasi akses orang yang tidak berkepentingan ke kandang.

Berikutnya, melakukan desinfeksi secara rutin di kandang dan area pasar. Kemudian melapor segera jika ada ternak yang terjangkit.

“Edukasi adalah kunci. Kami minta bantuan media untuk menyampaikan pesan ini kepada peternak agar wabah ini dapat segera terkendali,” kata dr. Indi.(pun)

You may also like

Leave a Comment