Mantan komisioner Bawaslu sedang menyampaikan paparan di depan player Esports (ft.Isr/SabdaNews.co)
GRESIK ,SabdaNews.com- Suksesnya gelaran pemilu Gubernur Jatim dan pemilu Bupati Gresik 2024 adalah angka kehadiran di TPS yang tinggi dan minim nya pelanggaran pemilu, demikian di sampaikan komisioner Bawaslu Kabupaten Gresik, Habibur Rohman saat membuka sosialisasi dihadapan kelompok player dari Esports Cabang Gresik yang bertanding di cafe Mabar. Rabu malam (23/10/2024). ” Harapan saya kepada pemilih pemula dari kelompok pemain games dari cabang olahraga Esports, untuk mensukseskan pemilukada dengan hadir di TPS juga mengajak keluarga dan teman, sekaligus mengawasi adanya pelanggaran pemilu untuk segera di laporkan kepada jajaran Bawaslu “, terang Habib.
Nara sumber dalam kegiatan tersebut adalah mantan Komisioner Bawaslu Kabupaten Gresik, Maslukhin yang lebih mengetengahkan bentuk bentuk pelanggaran yang sangat mungkin terjadi pada lingkungan masyarakat. ” Kampanye di dalam areal tempat ibadah, di lingkungan sekolah, dilingkungan kantor penyelenggara pemerintahan, semua ini dilarang, kalau kalian menjumpai ada nya kegiatan semacam itu, segera menghubungi Bawaslu di masing masing desa atau kelurahan, di kecamatan bahkan di Bawaslu Kabupaten, “terang Maslukhin.
Pelanggaran yang juga sangat mungkin terjadi pada lingkungan masyarakat adalah ajakan untuk memilih calon tertentu di sertai pemberian uang atau hadiah, bahkan bisa dengan kekerasan fisik atau non fisik. ” Bisa saja seseorang meminta surat undangan untuk hadir di TPS dengan imbalan tertentu, dan dipergunakan oleh orang yang tidak berhak, ini juga mesti dilaporkan”, tegas Maslukhin.
Ketua Umum Esports Indonesia Cabang Gresik, Ali Sugiarto menyambut gembira sosialisasi dari Bawaslu pada kelompok player saat pertandingan mobile legend berlangsung. ” Pemilih pemula dari player Esports, cenderung lebih suka main game, baik bertanding dengan hadiah maupun sekedar bermain, dengan sosialisasi dari Bawaslu maka para player bisa meneruskan kepada keluarga, teman baik di sekolah, maupun ditempat kerja, dan pengawasan partisipasi dari kelompok masyarakat bisa meniadakan minimal mengurangi pelanggaran pemilu”, ujarnya. (ali/Red)
