SabdaNews.com – Susunan kabinet Merah Putih di Pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat kritik dari anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur Freddy Poernomo. Alasannya, jumlah kementerian terlalu gemuk sehingga bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang sudah ditata di awal pemerintahan SBY-Budiono.
Presiden Prabowo Subianto, kata Freddy dinilai terlalu menghargai jasa-jasa partai koalisi serta mereka yang telah berperan penting dalam memenangkan pemilihan presiden 2024. Namun pihaknya memahami dan menghargai hak prerogatif Presiden dalam menentukan para pembantunya.
“Harusnya tidak menambah kementerian baru sehingga akan berpengaruh pada postur keuangan APBN,” jelas vocalis DPRD Jatim, Selasa (22/10/2024)
Politikus yang juga seorang akademisi bidang hukum tata negara ini berharap penambahan kementerian tidak membinggungkan organisasi perangkat daerah (OPD) di provinsi, maupun di kabupaten/kota.
“Bisa jadi dalam satu OPD akan berada dalam dua kewenangan kementerian jika mengacu pada kabinet Merah Putih,” ungkap Freddy Poernomo.
Ia mencontohkan kabinet merah putih ada 48 kementerian. Atau lebih banyak dari kabinet Indonesia Maju era pemerintahan Jokowi-Makruf Amin yang hanya ada 34 kementerian.
Lebih jauh Ketua Balegda DPRD Jatim periode 2009-2014 itu menjelaskan bahwa ada beberapa hal baik yang patut diapresiasi dari kabinet Merah Putih ini. Salah satunya adalah tetap adanya orang-orang profesional yang berkapasitas dan berintegritas. Terutama yang berasal dari kalangan akademisi dan perguruan tinggi.
“Sisi baiknya, tetap ada orang-orang profesional berkapasitas dan berintegritas, beberapa dari perguruan tinggi,” jelas Freddy Poernomo.
Freddy menilai, penyusunan kabinet dianggap sebagai angin segar di tengah dinamika politik yang sering kali lebih mengutamakan loyalitas politik daripada kompetensi.
“Terlalu gemuk, namun komposisi cukup lengkap mulai dari purnawirawan TNI/Polri, politisi, akademisi, profesional, birokrat hingga perwakilan gender perempuan,” cetusnya.
Struktur kabinet yang gemuk seperti itu, lanjut Freddy bisa berdampak pada efektivitas pemerintahan. Mengingat banyaknya posisi yang harus dikoordinasikan. (pun)
