SabdaNews.com – Setelah sempat lowong hampir setahun lamanya, kursi wakil ketua DPRD Jatim yang ditinggalkan Sahat Tua Simanjuntak akibat terjerat kasus hukum akhirnya segera terisi kembali.
Pengganti wakil ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar yang ditunjuk Partai Golkar adalah Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagyo yang sebelumnya menjabat ketua Komisi A DPRD Jatim.
Rencana pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan akan dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPRD Jatim pada Kamis 21 Desember mendatang. Hal ini berdasar hasil keputusan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jatim pada Senin (18/12/2023) kemarin.
Ketua DPD Partai Golkar Jatim, M Sarmuji membenarkan jika posisi Sahat Tua Simanjuntak sebagai wakil ketua DPRD Jatim digantikan oleh Istu Hari Subagyo.
“Iya-iya akan ada pergantian wakil ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi, Selasa (19/12/2023).
Menurut wakil ketua Komisi VI DPR RI posisi Sahat akan beralih menjadi anggota biasa di DPRD Jatim.
“Karena proses hukum masih berjalan (banding), maka posisi Pak Sahat dialihkan menjadi anggota biasa,” dalih Sarmuji.
Ia menegaskan bahwa upaya hukum banding yang dilakukan Pak Sahat menjadikan belum adanya putusan inkrah dari putusan pengadilan.
Sedangkan untuk jabatan ketua Komisi A DPRD Jatim yang sebelumnya dijabat Istu Hari Subagyo, lanjut Sarmuji pihaknya akan menunjuk anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim lainnya untuk mengisi posisi tersebut.
Ia juga mengingatkan beberapa hal yang perlu dipedomani oleh Istu Hari Subagyo dalam menjalankan tugas sebagai wakil ketua DPRD Jatim. Diantaranya mengawal kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa hingga berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2023.
“Termasuk mengawal program prioritas pembangunan Jatim yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Jatim 2019-2024,” jelas politikus asal Surabaya ini.
Di sisi lain, persoalan angka kemiskinan di Jatim yang masih cukup tinggi juga perlu mendapat perhatian sekaligus menjadi pekerjaan rumah (PR) besar buat DPRD Jatim.
“Dalam beberapa tahun kedepan, mestinya angka kemiskinan di Jatim bisa di bawah rata rata angka kemiskinan nasional,” harap Sarmuji.
Mengenai kesehatan, dan pendidikan juga menjadi pantauan Partai Golkar. Sebab di beberapa daerah masih ada ketimpangan sehingga Indek Pembangunan Manusia tidak merata.
“Ada daerah yang IPM nya rendah dan daerah lain yang IPM nya cukup tinggi, sehingga terlihat timpang. Karena itu perlu dilakukan pemerataan,” pungkas Sarmuji. (pun)
