SabdaNews.com – Komisi C DPRD Jawa Timur berharap Pemerintah Provinsi tidak bergantung pada APBD untuk mengembangkan program Bus Trans Jatim. Mengingat, kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi kedepan berkurang cukup drastis.
Kedepan, Pemprov Jatim harus menggandeng pihak swasta atau pihak III untuk kerjasama menambah koridor baru, agar sistem transportasi terintegrasi tersebut berkembang ke seluruh Jatim.
“Kalau bisa kedepan harus diswastakan, kecuali APBD kita mencukupi karena koridornya semakin luas sampai ke seluruh Jatim. Bisa kita bayangkan, kalau semua ibaratnya nyusu ke APBD berapa yang tergerus hanya untuk Trans Jatim,” kata ketua Komisi C DPRD JaTIM Abdul Halim usai kunker di kantor UPT LLAJ Malang Dishub Jatim, Selasa (7/11/2023) kemarin.
Politikus Partai Gerindra itu mengakui kalau program Bus Trans Jatim merupakan salah satu terobosan Pemprov Jatim untuk mengurangi kemacetan serta memberikan transportasi yang aman dan murah bagi warga masyarakat Jatim.
Oleh karena itu, Halim berharap agar kebijakan itu terus dikembangkan, dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus mengelola Trans Jatim. Tujuannya agar jalur transportasi publik terintegrasi itu bisa berlanjut dikelola dengan profesional dan bisa menambah PAD.
“Bukan kita mengabaikan tentang banyak hal positif program transportasi terintegrasi, seperti mengurangi kemacetan, mengurangi emisi, lalu kemudian pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas sangat tereduksi. Dan dengan adanya program ini berdampak sangat positf,” tegas pria asal Madura.
Abdul Halim mengakui kalau anggaran yang digunakan program Trans Jatim cukup besar. Hal itu digunakan untuk subsidi angkutan, yang mematok harga murah bagi penumpang.
“Kalau kemudian menggunakan APBD ini agak berat. Kalau dilihat misalnya ongkos pelajar dan mahasiswa sekali jalan Rp 2500. Bayangkan kalau dari Larangan ke Bunder ya kalau biasa hampir Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu. Belum lagi bagaimana perjalanan memerlukan waktu lama dan harus oper, kalau terintegrasi kan keamanan dan kecepatan waktu jadi andalan,” ungkap Halim.
Ia berharap agar pembentukan BUMD khusus untuk menangani Trans Jatim bisa segera direalisasikan. Agar kebijakan untuk mendukung sistem transportasi terintegrasi di seluruh Jatim bisa diwujudkan.
“Kalau ini jalan dan antusiasme masyarakat tinggi, saya kira tidak ada persoalan kalau akhirnya ini diswastakan. Setiap kebijakan yang dijalankan pasti ada konsekuensi dan bagaimana meminimalisir resiko yang ada,” pungkasnya. (pun)
