SabdaNews.com – Anggota Komisi B DPRD Jatim Daniel Rohi menyambut baik kebijakan pemerintah yang mendatangkan 2 juta ton beras impor, untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.
Menurut politikus adal PDI Perjuangan, jika beras impor bisa terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran, maka bisa menekan harga beras di pasaran yang terus melambung akhir akhir ini.
“Saya pikir satu langkah yang baik dari pemerintah pusat, merespon harga beras yang tak kunjung turun. Dengan harapan kehadiran 2 juta ton tersebut, bisa terdistribusi tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna,” kata Daniel Rohi, Senin (16/10/2023).
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Malang Raya itu meminta agar kedatangan beras impor itu diatur, sehingga tidak bertepatan dengan panen raya petani. Kondisi itu dikhawatirkan akan merusak harga gabah petani.
“Jangan sampai kedatamgan beras import bertepatan dengan panen raya, timingnya perlu diatur. Harus diatur distribusinya supaya harga beras stabil dan tidak mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah,” harap politikus yang juga seorang akademisi ini.
Seperti diketahui, pemerintah berencana mendatangkan beras impor asal Vietnam pada bulan depan. Menurut Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi, pemerintah akan melakukan impor beras sebesar 2 juta ton yang ditargetkan selesai paling lambat November 2023.
“Dua juta ton beras import itu paling lambat November ini,” katanya, di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (9/10) lalu.
Arief menuturkan, catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas), stok beras per 6 Oktober 2023 di gudang Bulog sebesar 1,7 juta ton. Rinciannya yakni 1,63 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan 74 ribu ton stok beras komersial. Sebanyak 5 persen stok CBP tersebut berasal dari impor.
Politisi PDI Perjungan Jatim itu mengimbau agar pemerintah melakukan pengawasan serius, terhadap distribusi beras impor di pasaran. Daniel khawatir, jika tidak ada regulasi yang tepat, maka impor beras itu hanya menguntungkan segelintir pihak saja.
Ia juga meminta agar pemerintah melakukan dua hal untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri. Selain mencegah alih fungsi lahan, distribusi pupuk harus diawasi ketat, agar para petani tidak kesulitan ketika memasuki musim tanam.
“Masalah petani masih berkutat disitu, paling utama adalah dua yaitu pupuk dan alih fungsi lahan,” tegas Daniel Rohi.
Ia mengusulkan agar pemerintah mengkaji ulang distribusi pupuk bersubsidi. Salah satu opsinya adalah dengan menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk. Dengan demikian, subsidi kepada petani bisa diberikan pada hasil panen mereka.
“Manajemen distribusi pupuk ini perlu ditata dan diawasi dengan ketat, kalau boleh subsidi ini dilihat kembali apakah masih relevan atau tidak,” pungkasnya. (pun)
