TUBAN.SabdaNews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Bojonegoro-Tuban, Agung Supriyanto untuk lebih memperhatikan keberadaan UMKM khususnya terkait mekanisme untuk mendapatkan bantuan modal dari perbankan milik Pemerintah Provinsi.
Pernyataan itu disampaikan politikus asal PAN saat menggelar reses II Tahun 2023 DPRD Jatim di Semanding Kabupaten Tuban yang banyak menyampaikan aspirasi terkait sulitnya pelaku UMKM mendapatkan bantuan permodalan.
“Tadi kita dengar masyarakat Semanding, mereka pelaku UMKM sulit untuk mendapatkan pinjaman modal karena mereka belum bankabel. Imbasnya mereka banyak yang lari ke rentenir. Ini khan cukup disayangkan,” ujar anggota Komisi C DPRD Jatim, Kamis (20/07/23).
Menurut pria asli Tuban, UMKM terjerat rentenir itu seharusnya tidak terjadi mengingat kita di Pemprov Jatim, ada dua BUMD yang seharusnya bisa menampung persoalan mereka yakni Bank Jatim dan Bank BPR UMKM.
Belum lagi ditambah adanya Dana Bergulir (Dagulir) yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Seharusnya ini bisa ditangani bila ada kemauan dari pemegang kebijakan akan permodalan untuk UMKM. Mengingat, dana yang ada cukup bila ini benar benar disalurkan dengan benar,” ungkap Agung.
Alasan terkait UMKM yang belum bankable, menurut Agung tidak harus menjadi hambatan untuk mendapatkan bantuan modal itu. Sebab ia yakin UMKM malah akan lebih tertib untuk mengembalikan pinjaman modal itu.
“Justru kalau kita mau jujur UMKM market debitur yang tertib dalam mengembalikan pinjaman dibandingkan debitur-debitur besar lainnya,” ucap pria murah senyum ini.
Anggota Komisi C ini berharap PT Penjamin Kridit Daerah (Jamkrida) juga dilibatkan untuk mempermudah UMKM dapat pinjaman modal dari Bank Jatim maupun Bank BPR UMKM Jatim.
“Jamkrida seharusnya juga ikut dilbatkan sebagai penjamin UMKM yang tidak bankable guna mendapatkan bantuan modal baik dari Bank Jatim, Bank BPR UMKM maupun mendapatkan dagulir,” jelas Agung.
Selain itu, lanjut Agung perlu pengawasan terhadap penyaluran bantuan modal untuk UMKM perlu dibentuk untuk mengawal bantuan dagulir itu agar tidak menjadi kredit macet.
“Itu kalau mereka masih ragu akan komitmen UMKM yang tidak bankable. Dan saya 1000 persen yakin justru UMKM yang tertib dalam pengembalian pinjaman modal itu,” tegasnya.
Politisi yang akan maju sebagai caleg PAN DPR RI di Pemilu 2024 dari dapil Bojonegoro – Tuban ini mengatakan pula, bergeliatnya ekonomi saat ini pasca pandemi Covid- 19, maka sudah sewajarnya keberadaan UMKM benar benar menjadi penopang ekonomi di masyarakat, perlu ditopang keberadaan modalnya untuk mengembangkan usaha mereka.
“Istilahnya pemprov Jatim harus bisa menaikkan kelas mereka agar lebih bisa terus berkembang dan produktif lagi,” ucapnya.
Selain persoalan permodalan untuk UMKM, dalam reses II kali ini, persoalan pupuk masih menjadi keluhan masyarakat petani. Termasuk persoalan infrastruktur irigasi pertanian serta jalan tani.
“Untuk persoalan itu saya sebagai wakil mereka akan terus memprjuangkan. Sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus yang akan meningkatkan pendapatan mereka dari pertanian. Apalagi Bojonegoro dan Tuban juga menjadi daerah penopang hasil pertanian Nasional,” pungkas Agung. (pun)
