Rawan Maladministrasi, Porprov VIII Jatim 2023 Terancam Gagal Digelar
SabdaNews.com – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih menegaskan bahwa tidak benar kalau Pemerintah Provinsi tidak menganggarkan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim VIII 2023 yang rencananya akan digelar pada 9-16 September mendatang.
Muncul kabar bahwa Porprov September mendatang batal digelar lantaran tidak adanya anggaran yang muncul dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Jatim 2023.
“Kalau Porprov VIII digelar pada bulan September mendatang, seharusnya mulai dimasukkan pada perencanaan penganggaran murni. Karena skema yang diterima oleh KONI Jatim ini adalah hibah, maka peruntukan dana Rp55 miliar yang diterima KONI ini menjadi sepenuhnya kewenangan KONI,” kata politikus PKB, Rabu (21/6/2023).
Hikmah mengakui kalau Komisi yang menjadi mitra kerja KONI Jatim luput dalam persoalan ini, lantaran kurang paham jadwal pelaksanaan Porprov Jatim akan digelar.
“Kalau tahu Porprov ini digelar pada September mendatang, maka kita akan push agar direncanakan pada APBD murni 2023 bukan dimintakan pada Perubahan APBD. Ternyata oleh KONI belum pernah diposting pada APBD murni, jadi problemnya itu disini,” terangnya.
Lebih lanjut mantan ketua PW Fatayat NU Jatim ini menjelaskan bahwa bukan berarti anggaran Porprov 2023 itu tidak diberikan oleh Pemprov Jatim. Namun dalam perencanaan APBD murni 2023 anggaran porprov ini tidak termasuk yang direncanakan.
“Nah KONI ingin anggaran Porprov ini muncul pada Perubahan APBD Jatim. Padahal nanggung sekali pada bulan-bulan seperti ini kalau di Perubahan APBD justru malah berbahaya,” dalih Hikmah.
Pada primsipnya, lanjut Hikmah, Pemprov Jatim tetap menganggarkan untuk kebutuhan Porprov. Menurutnya jika menggunakan P-APBD yang mendahului akan sangat ribet, maka diusulkan yang ajuan murni yang sudah diterima oleh KONI (Rp55 Miliar) hanya peruntukannya diubah digunakan untuk Porprov terlebih dulu.
“Nantinya akan diganti pada P-APBD. Ini sangat bisa dilakukan, mungkin KONI cuma ingin dapat kepastian, apakah mendapat anggaran pada P-APBD untuk menggantikan kegiatan Porprov. Dan saya pastikan dapat anggaran pada P-APBD 2023,” tegas Hikmah.
Dia kembali menegaskan bahwa kabar Porprov Jatim 2023 batal digelar itu tidak benar adanya. Alasannya, kata Hikmah Porprov merupakan agenda resmi yang harus disupport Pemprov Jatim.
“Jadi saya rasa ini tidak perlu dipanjang lebarkan atau dibesar-besarkan bahwa Porprov 2023 tidak jadi digelar. Tentunya itu tidak benar,” tegasnya.
Menurut Hikmah KONI Jatim boleh-boleh saja mengajukan anggaran tambahan untuk Porprov senilai Rp25 Miliar. Hanya saja nantinya tergantung kemampuan keuangan Pemprov.
“Sementara anggaran tambahan yang ada saat ini Rp10 Miliar, tapi KONI punya keleluasaan pada APBD murni. Komisi E akan mengawal agar kebutuhan tercukupi. Hanya saja untuk mengetahui berapa nominal yang diperoleh tergantung Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),” jelasnya.
Senada Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim lainnya, Artono menambahkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil KONI Jatim, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim, Bappeda Jatim dan Sekdaprov Jatim untuk duduk bersama terkait persoalan anggaran Porprov 2023 yang tak muncul dalam P-APBD 2023.
“Jadi berdasarkan Bappeda melalui utusannya menyebut di KONI ada dana pembinaan Rp50 Miliar. Nah untuk Poprov 2023 KONI hanya butuh dana Rp 25 Miliar. Artinya KONI bisa menggunakan anggaran (Rp50 Miliar) itu dulu, kemudian mengajukan pada PAK (P-APBD) 2023,” jelasnya.
Politikus asal Lumajang ini mengatakan pengajuan dana Rp25M untuk Porprov VIII Jatim 2023 belum terealisasi pada APBD murni maupun PAK pendahuluan.
“KONI Jatim sudah 3 kali melakukan PAK pendahuluan, tapi dana Porprov belum juga muncul, sehingga muncul kabar Porprov 2023 terancam batal digelar,” kata Artono.
Sebelumnya Ketua PB Porprov M Ali Affandi Mattalitti mengaku terkejut setelah menerima informasi bahwa Bappeda Jatim tidak pernah menyusun anggaran untuk KONI Jatim, khususnya untuk pelaksaan Porprov Jatim VIII 2023.
“Ada kabar saat hearing dengan Komisi E DPRD Jatim dan Bappeda, Senin (19/6), Bappeda menyatakan bahwa dalam PAK tidak ada anggaran untuk KONI Jatim. Lebih parah lagi, dari tiga kali rapat perubahan PAK tidak pernah ada anggaran untuk KONI Jatim,” sesal Andi, Selasa (20/6/2023).
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua KONI Jatim itu sangat menyayangkan jika kabar tersebut benar adanya sebab bisa mengganggu persiapan Porprov yang sudah dilakukan para atlet maupun kabupaten/kota di Jatim
“Tapi untuk lebih jelasnya tentang ini kami akan berkirim surat kepada Pemprov Jatim dalam hal ini gubernur untuk mempertanyakan kebenaran hal ini. Karena sampai saat ini belum ada jawaban dari Pemprov terkait surat pengajuan anggaran yang dikirimkan KONI Jatim ke Pemprov,” ungkap Andi.
Jika pernyataan dari pejabat Bappeda Jatim yang ikut hearing dengan Komisi E DPRD Jatim itu benar, Andi memastikan Porprov VIII di tahun 2023 terancam digelar atau batal dilaksanakan.
“Bukan hanya karena KONI Jatim tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai ajang multieven tersebut, tapi KONI juga khawatir dianggap melakukan pelanggaran administrasi,” pungkas Bacaleg DPRD Jatim ini. (pun)
