Home PEREKONOMIANSengkarut Distribusi Pupuk Subsidi Hingga Infrastruktur Tani Diserbu Asprasi Warga saat Reses Ony Setiawan di Semanding Tuban

Sengkarut Distribusi Pupuk Subsidi Hingga Infrastruktur Tani Diserbu Asprasi Warga saat Reses Ony Setiawan di Semanding Tuban

by sabda news

TUBAN.SabdaNews.com — Jerat birokrasi dan kendala teknis distribusi pupuk bersubsidi masih menjadi momok menakutkan bagi para petani di pelosok daerah. Isu krusial ini mencuat keras dalam agenda Reses Serap Aspirasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ony Setiawan, yang digelar di Desa Binangun, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Kamis (19/11/2026) malam.

​Kegiatan yang dihadiri ratusan warga, pengurus kelompok tani (poktan), serta jajaran kepala desa termasuk Kepala Desa Binangun Moh. Musa dan Kepala Desa Tanjungrejo Saiful, serta kader-kader PDI Perjuangan se Kecamatan Semanding berlangsung hangat sekaligus dipenuhi keluh kesah mendalam terkait realitas di lapangan persoalan yang dihadapi warga yang mayoritas bermata percaharian sebagai petani.

​Meski pemerintah pusat menegaskan ketersediaan stok pupuk subsidi aman, namun kenyataan di tingkat bawah justru sebaliknya. Petani di Tuban masih mengeluhkan sulitnya menebus pupuk subsidi akibat skema administrasi yang dianggap berbelit-belit dan tidak fleksibel.

“Barangnya ada, tapi begitu dicek namanya tidak ada di data. Sekarang regulasi penggarap mau ngambil pupuk itu rumit. Kalau habis, harus minta surat ke desa-desa, tanda tangan lagi baru bisa mengambil,” ujar salah satu pengurus poktan di hadapan Ony Setiawan.

​Isu penyaluran pupuk bersubsidi ini semakin rumit karena adanya persoalan teknis pada sistem penataan data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Salah ketik satu huruf saja pasti tertolak saat entry data padahal yang memasukkan data tersebut bukan masyarakat petani.

Di sisi lain, lanjut pria yang juga ketua ​DPC PDI Perjuangan Tuban, petani juga mengeluhkan alokasi tidak memadai. Mengingat, luas lahan yang dimiliki tidak sebanding dengan jatah pupuk yang diberikan.

“Untuk lahan seluas 2 hektar yang idealnya membutuhkan 8 kuintal hingga 1 ton pupuk petani sering kali hanya mendapatkan jatah sekitar 4 kuintal, bahkan alokasi Ponska hanya 5-10 kg dan KCL sekitar 20-30 kg,” ungkap Ony.

​Kepala Desa Tanjungrejo Saiful membeberkan, bahwa petani yang terdaftar di satu kelompok tani tidak bisa masuk ke kelompok lain, padahal lahan garapannya berada di wilayah kelompok lain. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pupuk mereka terpaksa membeli pupuk nonsubsidi.

​”Peran operator PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) Kecamatan untuk input data dinilai rentan human error dan sering kurang bersahabat dengan kondisi riil petani di desa. Ini juga perlu dilakukan perbaikan,” harap Saiful.

​Di tambahkan Saiful, petani jagung di kawasan Perhutani dipastikan tidak masuk daftar e-RDKK, sehingga terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga melonjak tinggi hingga Rp400.000 – Rp500.000 per kuintal.

​”Banyak petani sebenarnya tidak masalah berapa pun harganya, yang penting barangnya ada di desa. Masalahnya, kalau namanya tidak tercantum di e-RDKK, mereka sama sekali tidak bisa beli pupuk,” kata pria murah senyum ini.

Senada, ​Kepala Desa Binangun Moh. Musa solusi konkrit tersebut karena dinilai lebih praktis dan mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit. Skema distribusi pupuk subsidi juga perlu berbasis pada data Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, bukan semata-mata data kependudukan atau keanggotaan poktan yang kaku.

“Kumpulkan semua data SPPT PBB di masing-masing desa. SPPT itu mencerminkan potensi lahan dan frekuensi masa tanam (misalnya 3 kali tanam dalam setahun). Petani cukup membawa KTP dan SPPT saat mengambil pupuk di desa tempat lahannya berada. Selain lebih praktis dan tepat sasaran, cara ini juga otomatis memacu warga berbondong-bondong melunasi pajak PBB,” papar Moh. Musa.

Ony Seiawan mengaku bersyukur karena dalam dialog tersebut banyak menerima masukan dan terobosan untuk perbaikan sistem distribusi pupuk subsidi, Diantaranya; perlunya integrasi data penerima subsidi pupuk dengan SPPT PBB sehingga bisa membantu pemerintah desa dalam memenuhi target pembayaran PBB.

​”Ini masukan yang sangat luar biasa. Model berbasis SPPT PBB dari Kades Binangun ini sangat rasional dan bisa direkomendasikan hingga ke pemerintah pusat,” jelas anggota Komisi B DPRD Jatim ini.

Ia menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh temuan reses ini ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun kementerian terkait.

​”Dari enam titik lokasi reses yang saya kunjungi, permasalahannya seragam: persoalan pupuk subsidi dan entri data. Meskipun regulasi pupuk ditarik langsung oleh pusat, kami di provinsi akan terus menyampaikan fakta lapangan ini. Kader dan pengurus di tingkat bawah juga harus ikut mengawal proses input data e-RDKK agar tidak ada hak petani yang tercecer,” tegas Ony.

​Selain persoalan pupuk, reses di Desa Binangun juga menyerap sejumlah aspirasi infrastruktur dan sarana pertanian vital. Diantaranya, ​Jalan Usaha Tani (JUT) dan  Betonasi yang bisa terhubung ke Desa Rayung. ​Pompa Air/Mesin Sibel guna menjamin kelancaran irigasi dan pengairan sawah saat musim tanam. Pembangunan ruang terbuka hijau/alun-alun bermain anak, hingga kelanjutan pembangunan bronjong aliran sungai.

​​Menutup dialog tersebut, Ony Setiawan mencatat seluruh poin usulan untuk dimasukkan ke dalam sistem perencanaan pembangunan sebelum diverifikasi lebih lanjut dan menjadi skala prioritas untuk direalisasikan.

​”Prinsipnya, selagi itu menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, kami di DPRD Jawa Timur siap memperjuangkan alokasi anggarannya secara berkelanjutan,” pungkas Ony Setiawan. (pun).

You may also like

Leave a Comment