SabdaNews.com – DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan urgensi langkah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik provinsi Jawa Timur. Kebijakan pengawasan ketat ini dipandang sangat krusial guna memastikan perusahaan pelat merah benar-benar memberikan kontribusi optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak lagi jalan di tempat bahkan menjadi beban APBD.
Sebagai representasi rakyat di legislatif, DPRD memegang komitmen penuh untuk terus mengawal jalannya korporasi daerah agar berdaya saing tinggi. Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono, menyatakan bahwa berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan komisi C merupakan manifestasi nyata dari fungsi pengawasan legislatif sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
“Tujuannya satu, tujuannya adalah meningkatkan potensi pendapatan asli daerah,” politikus Partai Golkar, Rabu (11/11/2026) kemarin.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa setiap langkah penertiban dan kajian yang dilakukan oleh DPRD semata-mata bermuara pada penguatan fiskal daerah. Menanggapi adanya BUMD yang dinilai pasif atau “tidur” karena tidak menyumbangkan pendapatan signifikan hingga muncul wacana agar tidak diperpanjang, Blegur menjelaskan bahwa hal tersebut didasarkan pada data yang kuat
“Apapun yang disampaikan oleh ketua komisi C tadi itu sudah merupakan kajian dan penelitian terkaitan dengan evaluasi BUMD yang ada di Jatim,” jelas Blegur Prijanggono.
Lebih lanjut, Blegur menguraikan bahwa proses evaluasi ini harus diarahkan secara tepat sasaran dengan membedah akar permasalahan secara objektif dari dua sisi utama, yakni tata kelola sektor usaha maupun kualitas sumber daya manusia di dalam perusahaan.
“Kalau seandainya dari sisi usahanya, maka perlu diperbaiki. Tapi kalau seandainya dari sumber daya manusianya, ya maka perlu diubah struktur organisasinya,” tegas Wakil Ketua DPRD Jatim.
Melalui instrumen pengawasan yang ketat, terarah, dan konstruktif ini, DPRD Jatim optimis iklim bisnis BUMD ke depan akan menjadi jauh lebih sehat. Perusahaan daerah dituntut untuk bertransformasi menjadi entitas profesional yang transparan, akuntabel, serta mampu mendongkrak kemandirian ekonomi regional demi kesejahteraan masyarakat luas di Jatim. (pun)
