SUMENEP,SabdaNews,com — Ketua Komunitas Warga Kepulauan (KWK), H. Safiudin, S.H., M.H., menyarankan Bupati Sumenep agar lebih selektif dalam menentukan calon Direktur Utama (Dirut) maupun jajaran direksi lainnya di lingkungan PT Sumekar. Ia bahkan mengingatkan agar faktor asal-usul geografis, termasuk representasi putra daerah kepulauan, tidak dijadikan pertimbangan utama dalam menentukan posisi strategis perusahaan daerah tersebut.
Menurut Safiudin, pengalaman kepemimpinan direksi PT Sumekar pada periode sebelumnya harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah. Ia menilai, persoalan yang pernah terjadi dalam tubuh perusahaan tersebut menunjukkan bahwa kedekatan geografis dan identitas kedaerahan bukan jaminan seseorang memiliki kapasitas untuk mengelola perusahaan secara profesional. “Jangan sampai Bupati terjebak pada pertimbangan asal daerah atau sekadar mengakomodasi kepentingan kelompok. Pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran. Kita membutuhkan direksi yang benar-benar profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan manajerial,” ujar Safiudin.
Ia menilai, kondisi manajemen PT Sumekar pada masa kepemimpinan terdahulu patut menjadi bahan evaluasi serius. Safiudin menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya berkaitan dengan dugaan praktik korupsi, nepotisme, serta lemahnya kemampuan manajerial yang pada akhirnya berdampak terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan perusahaan. “Jangan sampai kesalahan yang sama terulang. Kalau pengelolaan perusahaan tidak profesional, sarat kepentingan, dan tidak memiliki kemampuan manajemen yang memadai, akibatnya bukan hanya perusahaan yang dirugikan, tetapi juga masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemilik modal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Safiudin menegaskan bahwa jabatan direksi BUMD bukanlah ruang untuk membagi-bagikan kekuasaan berdasarkan identitas daerah, kedekatan politik, maupun hubungan kekeluargaan.
Baginya, siapa pun yang terpilih, baik berasal dari daratan maupun kepulauan, harus melewati proses seleksi yang objektif dan memenuhi standar kompetensi.
“Ini bukan persoalan anti-orang kepulauan. Saya justru ingin PT Sumekar dikelola oleh orang-orang yang mampu. Jangan karena pertimbangan kedaerahan, kemudian mengabaikan integritas, rekam jejak, dan kompetensi. Perusahaan daerah harus diselamatkan dengan tata kelola yang sehat,” tambahnya. KWK berharap Bupati Sumenep menjadikan rekam jejak, integritas, profesionalitas, dan kemampuan menyusun strategi bisnis sebagai tolok ukur utama dalam menentukan jajaran direksi PT Sumekar. Safiudin mengingatkan, BUMD merupakan aset publik yang pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, proses pemilihan direksi harus mengutamakan kepentingan daerah dan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu. “PT Sumekar membutuhkan pembenahan manajemen, bukan sekadar pergantian orang. Jangan sampai perusahaan daerah kembali menjadi korban kepentingan dan buruknya tata kelola,” pungkasnya. (Tim/Red)
