CIREBON.SabdaNews.com — Nama KH Imam Jazuli, Lc., M.A., masuk dalam jajaran Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031. Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia (BIMA) Cirebon itu kini menjadi bagian dari struktur inti Syuriyah PBNU bersama sejumlah ulama dan akademisi, di bawah kepemimpinan Rais Aam KH Miftachul Akhyar.
Susunan kepengurusan PBNU 2026–2031 diumumkan di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu malam, 30 September 2026. KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dipercaya sebagai Ketua Umum, sementara KH Miftachul Akhyar kembali mengemban amanah sebagai Rais Aam.
Struktur baru tersebut berjumlah 210 orang, bertambah 21 orang dibandingkan kepengurusan periode sebelumnya yang berjumlah 189 orang. Komposisinya mencakup unsur Mustasyar, Syuriyah, A’wan, dan Tanfidziyah.
Keputusan itu dituangkan dalam Surat Keputusan PBNU Nomor 2/PB.01/A.II.01.01/99/09/2026 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kepengurusan tersebut berlaku hingga 30 September 2031.
Selain KH Imam Jazuli, jajaran Rais Syuriyah diisi sejumlah tokoh, antara lain Prof KH Nasaruddin Umar, KH Muhammad Cholil Nafis, KH. Ahmad Azaim Ibrohimy,, KH Abdurrahman Al-Kautsar (Gus Kautsar), serta Prof H Nadirsyah Hosen, Prof. Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, Dr. KH. M. Afifudin Dimyathi, Lc., MA. dan sejumlah tokoh lainnya. Adapun KH Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha dipercaya sebagai Wakil Rais Aam.
Masuknya Kiai Imam Jazuli ke dalam jajaran Syuriyah PBNU menempatkan dua gagasan yang selama ini ia dorong pada ruang yang lebih strategis: penguatan otoritas Syuriyah dan transformasi pesantren.
Dalam beberapa tahun terakhir, KH Imam Jazuli dikenal aktif menyuarakan pentingnya penguatan Syuriyah dalam tata kelola jam’iyah Nahdlatul Ulama.
Gagasan tersebut berangkat dari pandangan bahwa NU sebagai organisasi ulama pesantren tidak boleh kehilangan basis otoritas keilmuan dan tradisi kepemimpinan yang menjadi fondasi pendiriannya.
Dalam perspektif itu, Syuriyah bukan sekadar salah satu unsur dalam struktur organisasi. Syuriyah merupakan ruang otoritas keulamaan yang memberikan arah keagamaan dan kebijakan dasar organisasi, sementara Tanfidziyah menjalankan fungsi eksekutif dalam mengimplementasikan keputusan dan program organisasi.
Karena itu, pembicaraan mengenai supremasi Syuriyah pada dasarnya tidak berhenti pada persoalan siapa yang menduduki jabatan Rais Aam. Yang lebih penting adalah bagaimana mekanisme kolektif-kolegial Syuriyah bekerja, bagaimana keputusan organisasi berakar pada Qanun Asasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta bagaimana Khittah 1926 tetap menjadi orientasi dalam menghadapi perubahan zaman.
Di titik inilah gagasan KH Imam Jazuli memperoleh konteks yang lebih luas. Penguatan Syuriyah bukan semata persoalan struktur, melainkan upaya menjaga keseimbangan antara otoritas keilmuan, administrasi organisasi, dan kebutuhan strategis jam’iyah.
Dari Pesantren ke Agenda Transformasi
Di luar isu tata kelola organisasi, KH Imam Jazuli juga dikenal melalui gagasann dan gerakannya mengenai transformasi pesantren. Sebagai pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, ia mendorong pesantren agar tidak hanya bertahan dalam tradisi, tetapi juga mampu membaca perubahan sosial, teknologi, pendidikan, dan pola komunikasi generasi baru.
Sejak 2024 hingga 2026, Bina Insan Mulia bersama Imam Jazuli Foundation mengembangkan program workshop transformasi pesantren dengan peserta 5.000 pengasuh pesantren dari 34 provinsi. Program tersebut dirancang untuk membahas pengembangan pendidikan, tata kelola, strategi pertumbuhan santri, hingga kemampuan pesantren merespons perubahan zaman.
Gerakan itu memperoleh perhatian sejumlah pihak. Dalam salah satu workshop, Ketua Umum MUI dan Ketua MPR RI turut hadir dan memberikan apresiasi terhadap inisiatif berbagi pengalaman dan ilmu pengelolaan pesantren transformatif tersebut.
Gagasan KH Imam Jazuli tidak berhenti pada transformasi kelembagaan pesantren. Ia juga mendorong transformasi dai agar mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat dan perkembangan teknologi digital.
Per September 2026, Kiai Imam Jazuli menyebut telah berinteraksi dengan sekitar 5.000 lebih pengasuh pesantren melalui kegiatan workshop pesantren transformatif. Ia juga menyebut program bagi pesantren rintisan telah menjangkau sekitar 3.000 pengasuh dan diarahkan menuju target 10.000 pengasuh pesantren rintisan yang terseleksi.
Dalam pandangan Gus Ipang Wahid, Waketum PBNU, pemimpin pesantren dan organisasi keumatan pada masa depan tidak cukup hanya mampu mengelola persoalan internal. Mereka juga dituntut menjadi arsitek perubahan sosial, terutama dalam bidang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, teknologi, ekonomi, dan jejaring global.
Karakter tersebut, menurut Gus Ipang, tercermin dalam perjalanan Kiai Imam Jazuli. Transformasi yang dilakukan Kiai Imjaz dinilai memberikan pengaruh terhadap cara santri memandang masa depan.
Masuknya KH Imam Jazuli ke jajaran Rais Syuriyah PBNU menarik karena latar belakang aktivitasnya mempertemukan dua dunia yang sama-sama penting bagi NU: penguatan tradisi keulamaan dan modernisasi pesantren.
Keduanya sebenarnya bukan dua agenda yang harus dipertentangkan. Mengingat, pesantren membutuhkan akar agar tidak kehilangan identitas. Namun, akar yang kuat tidak berarti pohon harus berhenti tumbuh. Justru karena memiliki akar yang kuat, pesantren dituntut mampu menjangkau ruang-ruang baru: teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi, kewirausahaan, komunikasi digital, dan perubahan sosial.
Demikian pula dengan jam’iyah. Struktur organisasi membutuhkan tata kelola modern, tetapi modernisasi tidak boleh membuat NU tercerabut dari Qanun Asasi, Khittah 1926, sanad keilmuan, dan otoritas kepemimpinan ulama.
Dalam konteks itulah kehadiran KH Imam Jazuli di Syuriyah PBNU dapat dibaca sebagai bertemunya dua kebutuhan zaman: menjaga otoritas keulamaan sekaligus memperkuat kemampuan pesantren menghadapi perubahan.
Kini tantangannya bukan lagi sekadar siapa berada di dalam struktur kepengurusan. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana struktur tersebut bekerja menjadi khidmah.
Muktamar telah selesai. Sebagai jam’iyyah sosial keagamaan terbesar, maka langkah nyata untuk merealisasikan amanat Muktamar harus menjadi prioritas utama. Kepengurusan telah terbentuk. Mandat telah diberikan. Kebangkitan ulama harus seiring dengan kebangkitan umat. (pun)
