Terapkan Politik Upah Murah, FSPMI Jatim Mulai Gelar Aksi Turun ke Jalan

Kenaikan UPM Jatim 2022 masih dibawah nilai inflasi
0
75


SabdaNews.com
– Ratusan buruh dan pekerja tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur turun ke jalan menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi dan kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (22/11/2021).

Aksi demo ini diikuti sekitar 300 massa untuk memprotes penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim pada 2022 yang hanya sebesar Rp 1.891.567.12 atau naik Rp 22.790,04 atau 1,22 persen dibanding UMP tahun 2021 sebesar Rp 1.868.777.08.

Juru bicara FSPMI Jatim yang juga Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jatim Nuruddin Hidayat menjelaskan, bahwa aksi yang di pusatkan di Gedung Negara Grahadi Surabaya ini merupakan gabungan massa buruh dari Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab./Kota Mojokerto, Kab./Kota Pasuruan, Kab./Kota Probolinggo, Kab. Jember dan Kab. Tuban.

Menurut Nuruddin Hidayat aksi turun ke jalan ini sebagai reaksi sekaligus ungkapan bentuk kekecewaan buruh terhadap kebijakan politik upah murah di Jatim. Sebab kemarin malam, Gubernur Jatim telah menetapkan UMP sebesar Rp. 1.891.567,12 naik sebesar Rp. 22.790,- atau hanya sebesar 1,2% dari UMP Jatim tahun 2021 sebesar Rp. 1.868.777,08.

Penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jatim tahun 2020 tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tertanggal 20 November 2021.

“Menyikapi kebijakan politik upah murah tersebut, dalam aksi demonstrasi hari ini kami Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, menolak tegas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2022,” tegas Nuruddin Hidayat.

Ia menjelaskan, kenaikan UMP Jatim tahun 2022 yang hanya sebesar Rp. 22.790,- atau naik sebesar 1,2% itu menunjukkan jika Gubernur Jatim tidak peka terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jatim khususnya buruh yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

“Kenaikan UMP Jatim tahun 2022 sebesar Rp. 22.790,- tersebut setara dengan uang Rp. 500,- perharinya yang nilainya lebih besar dari pemberian seorang dermawan kepada orang yang meminta-minta di pinggir jalan,” dalih Nuruddin.

Pertimbangan lain, kata Nuruddin kenaikan UMP sebesar 1,2% itu masih dibawah inflasi Jatim yakni sebesar 1,92%. “Ini artinya upah buruh tergerus inflasi yang mengakibatkan daya beli buruh menurun. Selain itu buruh juga tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang tumbuh hingga 7,07% sebagaimana yang disampaikan oleh Jokowi pada saat Pidato Kepresidenan penyampaian RUU APBN 2002 beserta Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu,” tegas Nuruddin Hidayat.

Sebelumnya Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim pada 2022 sebesar Rp 1.891.567.12. Angka tersebut naik Rp 22.790,04 atau 1,22 persen dari nilai UMP tahun sebelumnya Rp 1.868.777.08.

“Keputusan kenaikan UMP Jatim ini diambil dengan memperhatikan rasa keadilan, serta mempertimbangkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan yang berkembang di Provinsi Jawa Timur,” kata Plh Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (21/11/2021) malam. (tis)

Leave a reply