Pembacaan Nota Keuangan Gubernur Tentang P-APBD Jatim Diwarnai Hujan Interupsi

Gubernur Khofifah Dituding Paksakan Kehendak Bahas P-APBD Jatim 2021
0
408

SabdaNews.com – Pembacaan Nota Keuangan Gubernur Jatim tentang Perubahan APBD Jatim 2021 di ruang sidang Paripurna DPRD Jatim berlangsung dinamis hingga muncul interupsi dari sejumlah anggota dewan yang hadir. Pemicunya, pihak eksekutif tak menyerahkan materi nota keuangan Gubernur Jatim hingga pelaksanaan paripurna.

“Harusnya Pemprov menyerahkan materi nota keuangan P-APBD Jatim. Ini hak DPRD Jatim untuk mendapatkan materi tersebut. Saya menganggap sidang paripurna di DPRD Jatim yang digelar untuk pembacaan Nota Keuangan Gubernur Jatim cacat formal,” tegas anggota DPRD Jatim Amar Saifudin saat mengajukan interupsi ke pimpinan rapat paripurna, Rabu (22/9/2021).

Politikus asal Fraksi PAN DPRD Jatim ini menegaskan bahwa tidak adanya materi nota keuangan Gubernur Jatim itu membuktikan jika pihak eksekutif sengaja ingin memaksakan kehendak agar DPRD Jatim menyetujui saja nota keuangan P-APBD Jatim 2021 yang disodorkan eksekutif.

“Kami tidak diberi kesempatan untuk membahas nota keuangan P-APBD Jatim. Waktunya juga mepet untuk segera digedok di sidang Paripurna tanggal 30 September mendatang sehingga tidak ada kesempatan bagi DPRD Jatim untuk membahas secara detail,” terang mantan Wabup Lamongan ini.

Wakil ketua Komisi B DPRD Jatim ini menilai idealnya setiap pembahasan Raperda P-APBD maupun Raperda APBD Jatim itu memerlukan waktu pembahasan minimal satu bulan.

“Kami di DPRD Jatim tampaknya tak diberi waktu sama gubernur untuk membahas. Di Bamus maupun komisi-komisi di DPRD Jatim juga tak ada penjadwalan untuk membahas materi P-APBD dengan OPD. Ini jelas gubernur Khofifah menunjukkan tata kelola pengelohan Pemprov Jatim yang amburadul,” tegas Amar.

Selain Amar, interupsi juga disampaikan Agung Supriyanto dari F-PAN dan Hadi Dediyansyah dari Fraksi Partai Gerindra. Mereka berdua menyoal mepetnya waktu pembahasan sehingga beranggapan ada unsur kesengajaan dari pihak eksekutif menjadikan DPRD Jatim hanya menjadi tukang gedok tanpa perlu membahas lebih dalam terhadap materi Raperda P-APBD Jatim.

“Bahas Raperda P-APBD Jatim 2021 hanya 10 hari itu jelas tak efektif. Kita berharap manajemen waktu benar-benar lebih diperhatikan oleh pihak eksekutif,” pinta politikus asal Tuban.

Sebelumnya, ketua DPRD Jatim Kusnadi mengakui mepetnya jadwal pembahasan P-APBD Jatim 2021 ini merupakan kesalahan bersama antara eksekutif dan legislatif karena kurang memprediksi waktu dengan baik sejak munculnya revisi RPJMD Jatim 2019-2024.

“Tahapan pembahasan P-APBD Jatim 2021 itu berhubungan erat dengan revisi RPJMD dan perubahan RKP sebagai tindaklanjut Perda RPJMD yang harus terlebih dulu dievaluasi Kemendagri, sehingga waktu pembahasan P-APBD mepet dengan batas waktu yang diatur dalam aturan perundangan,” jelas Kusnadi.

Politikus asal PDI Perjuangan itu berharap seluruh anggota DPRD Jatim mengedepankan kepentingan masyarakat, dimana P-APBD Jatim 2021 sangat diperlukan untuk kesinambungan pembangunan masyarakat Jatim yang kian terpuruk akibat Pandemi Covid-19.

“Kita tak mau mencari siapa yang patut disalahkan tapi bagaimana memikirkan pelayanan masyarakat Jatim bisa tetap berjalan normal,” pungkas Kusnadi.

Sekretaris DPRD Jatim Andik Fajar Tjahyono mengatakan materi nota keuangan Gubermur Jatim memang sempat tertunda pembagiannya. Namun paska paripurna saat rapat di Banggar materi tersebut sudah dibagikan ke seluruh anggota DPRD Jatim.

“Apa yang terjadi di ruang paripurna itu bagian dari dinamika, jadi saya kira itu masih dalam kewajaran,” pungkas Andik. (tis)

Leave a reply