KUA PPAS Perubahan APBD Jatim 2021 Disepakati Bersama Gubernur dan DPRD Jatim

0
121

SabdaNews.com – Mengawali rangkaian pembahasan Perubahan APBD Jatim 2021, DPRD dan Gubernur Jatim menandatangani persetujuan bersama terhadap Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Jatim Tahun Anggaran 2021.

Persetujuan bersama itu dilaksanakan dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (21/9/2021) siang. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar dan Anwar Sadad.

Usai paripurna, Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan bahwa prioritas plafon anggaran sementara P-APBD Jatim 2021 diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kewajiban yang mengikat, lalu untuk kebutuhan tunjangan nakes, poskesdes, dan belanja dana bagi hasil.

“Dari total belanja daerah Rp.35,88 triliun, ada penambahan Rp.2,88 triliun dalam P-APBD Jatim 2021,” terang Plh Sekdaprov Jatim.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Jatim Anwar Sadad menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan gubernur terkait dengan KUA PPAS ini menjadi dasar bagi pembahasan P-APBD tahun anggaran 2021.

“Ini adalah ketentuan norma yang harus dipenuhi, dan kita tadi siang juga melakukan pembahasan yang komprehensif di Banggar terkait konsistensi dengan dokumen perencanaan yang lain yaitu RPJMD dan RKPD yang sudah dievaluasi oleh Kemendagri,” terang Sadad.

Setelah terjadi kesepakatan bersama, mulai besok pembahasan perubahan APBD Jatim sudah mulai bisa dimulai dengan nota keuangan dari Gubernur Jatim.

“Ada potensi yang berasal dari pelampauan target penerimaan, jadi kita bersyukur bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini ternyata ada pelampauan pendapatan utamanya yang berasal dari pendapatan asli daerah dari item pajak daerah itu menandakan bahwa rakyat Jatim itu rakyat yang patuh dan masyarakat yang konsisten dengan aturan perundangan sehingga mereka tidak telat bayar pajak,” jelas politikus Partai Gerindra.

Dari item pajak darah, lanjut Sadad ada pelampauan target sehingfa kita boleh berbangga hati karena dari target pajak daerah yang ditafsirkan sekitar Rp.13 triliun bisa terealisasi tembus ke angka Rp. 14.

“Itu artinya hasilnya mendekati mendekati PAD pada masa sebelum pandemi covid-19. Anggaran itu akan digunakan untuk belanja-belanja yang bersifat mandatory atau yang bersifat wajib,” kata pria asal Pasuruan.

Ia mencontohkan, dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor untuk kabupaten/kota, kemudian ada beberapa yang kita anggap sebagai program prioritas, diantaranya soal biaya operasional pendidikan yang kemarin dirasa masih kurang, kemudian insentif nakes sebagai dampak pandemi ada beberapa bagian yang tidak tercover oleh pemerintah pusat dicover oleh pemerintah daerah dengan APBD Jatim.

“Ada juga kita akan memberikan suntikan modal Bank UMKM Jatim untuk membantu pelaku UMKM agar bisa mengungkit perekonomian akibat pandemi Covid-19,” jelas Gus Sadad sapaan akrabnya.

Pembahasan P-APBD Jatim ini terpenting tidak melampaui tenggat waktu yang diatur dalam aturan perundangan. “Dalam norma P-APBD itu harus sudah selesai disepakati 3 bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran. Saya kira pembahasan P-APBD Jatim masih dalam koridor itu,” imbuhnya.

Diakui Sadad, perubahan APBD Jatim 2021 ini cukup penting. Mengingat, sebelum perubahan ada 6 kali anggaran mendahului dan semuanya itu dasar hukumnya ada di Perda P-APBD Jatim. (pun)

Leave a reply