Waktu Mepet, Pembahasan P-APBD Jatim Bakal Dikebut Hanya 10 Hari

0
155

SabdaNews.com – Setelah dinanti cukup lama, Pemprov Jatim akhirnya mengajukan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) untuk Perubahan APBD Jatim tahun anggaran 2021. Penyampaian KUA PPAS oleh Gubernur Jatim tersebut dijadwal Selasa (21/9/2021) melalui rapat paripurna DPRD Jatim.

“Sesuai agenda Banmus DPRD Jatim, pembahasan Perubahan APBD Jatim 2021 akan dimulai Selasa (21/9/2021) besok dengan agenda penyerahan KUA PPAS ke pimpinan DPRD Jatim,” kata Wakil Ketua DPRD Jatim, Hj Anik Maslachah saat dikonfirmasi Senin (20/9/2021).

Menurut politikus asal Fraksi PKB, kekhawatiran sejumlah anggota DPRD Jatim terkait status Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono dalam pembahasan P-APBD sudah dikonsultasikan ke Mendagri. Hasilnya, tidak ada masalah dan sudah sesuai dengan aturan.

“Kata Mendagri Pak Tito, tidak akan menyalahi aturan hukum sehingga legal standingnya Plh Sekdaprov itu sah. Jadi intinya besok akan ada pembahasn PAK (Perubahan Anggaran Keuangan),” jelas Anik Maslachah.

Selain konsultasi ke Mendagri, pimpinan DPRD dan ketua-ketua Fraksi DPRD Jatim, lanjut Anik juga konsultasi ke Komisi II DPR RI yang membidangi hukum. Arahannya, ketika posisi sekdaprov kosong maka posisinya itu diisi oleh seorang gubernur. Selanjutnya memandatkan kepada pejabat fungsional yang statusnya adalah Plh.

“Analisa Komisi II DPR RI, yang dianggap itu memang statusnya Plh. Padahal persoalan ini sempat jadi perdebatan anggota DPRD Jatim itu kan menyangkut status antara Pj, Plt dan Plh,” beber Sekretaris DPW PKB Jatim.

Ia mengakui jika mengacu surat kepala BKN No.2/2020 dan Perpres No.3/2020, masa jabatan Plh itu 3 bulan dan bisa diperpanjang lagi 3 bulan (6 bulan) sehingga Plh Sekdaprov Jatim akan berakhir masa jabatannya pada September 2021 ini.

Selain itu, Plh juga tidak diperkenankan mengambil kebijakan yang berimplikasi secara luas, seperti polecy anggaran dan mutasi jabatan (kepegawaian). Tapi kata Mendagri legal standing Plh Sekdaorov itu sah sehingga kewebangannya tak ubah Sekda definitif.

“Alasannya, Gubernur berhak mengusulkan Plh Sekdaprov Jatim, dan usulan itu tergantung pada rekomendasi Mendagri. Kalau disetujui Mendagri maka legal standingnya ya sah,” tambah Anik Maslachah.

Lebih jauh mantan bendahara PW Fatayat NU Jatim ini menjelaskan bahwa sesuai aturan pembahasan, PAK itu maksimal 3 bulan sebelum berakhir tahun anggaran, yakni bulan September.

“Makanya pembahasan PAK ini akan marathon. Sebab harus selesai sebelum 31 September sehingga tinggal ada waktu sekitar 10 hari. Tapi efektifitas pembahasan itu bukan ditentukan panjang waktu sehingga 10 hari kita anggap masih bisa efektif dan frekuendinya sama dengan 2 bulan,” dalih politikus asal Sidoarjo.

Dalam PAK setidaknya ada 6 mata anggaran yang menjadi skala prioritas karena anggaran mendahului atau sudah digunakan namun legalitasnya ada di Perda PAK. Diantaranya, anggaran refocusing untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Kemudian menyelesaikan dana bagi hasil kepada kabupaten/kota yang tertunda karena kita sama-sama membutuhkan anggaran sehingga harus segera diselesaikan. Selanjutnya, substansi pada pemulihan atau kebangkitan ekonomi.

“Kita berharap ada program dagulir untuk UMKM, dan penguatan untuk sektor pertanian dan sejenisnya. Ini menunjukkan komitmen service recovery ekonomi itu benar-benar dilakukan Pemprov mulai dari sektor riil karena itu yang paling dibutuhkan saat ini,” kata Anik Maslachah.

Selanjutnya, sebentar lagi masuk musim penghujan sehingga perlu antisipasi tanggap dan mitigasi bencana. Karena itu, perlu alokasi anggaran dana darurat. Selain itu, alokasi persiapan kontestasi Pemilu Serentak 2024:yang harus dimulai dari sekarang.

Kemudian anggaran untuk memenuhi kewajiban urusan pendidikan karena dana BOS kemarin realisasi hanya 6 bulan dan kena refocusing untuk penanganan Pandemi. Termasuk untuk insentif guru seperti TPP guru hanya mendapatkan tunjangan 6 bulan tapi uangnya nggak ada maka ini harus segera 9 dikembalikan. (tis)

Leave a reply