Mayoritas PCNU dan PWNU Jatim Dukung Muktamar ke 34 NU Digelar Tahun 2021

0
110

SabdaNews.com – Perhelatan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) yang semula dijadwal pada tahun 2020 lalu, harus diundur karena Pandemi Covid-19 terjadi di dunia dan Indonesia. Mundurnya muktamar diputuskan melalui Konferensi Besar (Konbes) PBNU yang dilaksanakan secara virtual pada September 2020 lalu, diputuskan Muktamar ke-34 NU pada Oktober 2021.

Namun hingga kini belum ada tanda-tanda pelaksanaan hingga Oktober ini, sehingga PWNU Jatim akan mengusulkan waktu pelaksanaan Muktamar NU akhir tahun 2021. Usulan ini merupakan hasil keputusan rapat gabungan syuriyah dan tanfidziyah PWNU Jatim pada Selasa (14/9/2021) kemarin.

“Ini keputusan resmi yang akan diperjuangkan PWNU Jatim pada Munas Alim Ulama dan Konbes NU pada 25 September mendatang,” kata KH Anwar Iskandar, Wakil Rais PWNU Jatim.

Menyikapi hal itu, mayoritas PCNU di Jatim juga mendukung dengan tegas sikap PWNU Jatim. “Muktamar fardu ain harus dilaksanakan tahun ini,” kata KH Ali Makki Zaini, Ketua PCNU Banyuwangi saat dikonfirmasi terpisah.

Gus Makki, sapaan akrabnya, mengatakan jangan sampai penundaan ini akan mengorbankan organisasi. “Soal mekanisme pelaksanaannya terserah, bisa hybrid, zonasi perwilayah atau seperti muktamar Jombang tidak satu lokasi,” lanjutnya.

Ia menegaskan pengambilan keputusan PWNU Jatim selalu identik dengan hasil Musyawarah PCNU se Jatim di Kabupaten Mojokerto beberapa hari lalu.

Senada KH Taufik Hasyim, Ketua PCNU Pamekasan mengatakan penundaan Muktamar NU akan berakibat amburadulnya administrasi. Banyak PCNU hingga sekarang belum di-SK oleh PBNU sehingga itu berdampak pada administrasi lain. Misalnya, seperti LP Maarif tidak bisa mengeluarkan SK kepala sekolah karena PCNU-nya belum ada SK PBNU.

“Tanda tangan kepala sekolah sangat dibutuhkan, misalnya, untuk keperluan surat. Yang lebih fatal lagi kalau tanda tangan ijazah. Ini kan sudah tahun ajaran baru, banyak ijazah belum bisa ditandatangani oleh kepala sekolah lantaran belum di-SK oleh PCNU, karena PCNU belum di-SK oleh PBNU,” tegas Gus Taufik.

Itu masih LP Maarif. Belum Perguruan Tinggi di bawah naungan PBNU, banyak para rektor juga belum mendapatkan SK dari PBNU, sehingga belum bisa mengeluarkan ijazah atau tandatangan lain.

Sementara itu KH Muhammad Fatchulloh Sholeh, Ketua PCNU Trenggalek mengatakan bahwa penundaan muktamar bagian dari tidak mendidik generasi dan menyalahi aturan organisasi.

“Tahun ini wajib muktamar digelar dengan cara apa pun. Dan kepesertaan bisa diatur yang terpenting menjalankan prokes dengan ketat,” lanjut kiai yang akrab disapa Gus Loh ini.

Selain administrasi organisasi, umat dan warga NU juga sudah menunggu keputusan muktamar soal isu-isu nasional. “Jangan sampai kepercayaan warga NU luntur hanya karena penundaan muktamar yang selalu mengeluarkan keputusan yang selalu ditunggu masyarakat NU di bawah,” pungkas Gus Loh. (pun)

Leave a reply