PWNU Beri PKB Jatim PR Terkait Perpres Dana Abadi Pesantren

0
92

SabdaNews.com – Keluarnya Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Pesantren disambut baik warga Nahdliyin di seluruh nusantara tak terkecuali di Jatim. Bahkan PWNU Jatim bersama DPW PKB Jatim menggelar tasyakuran khusus di kantor PWNU Jatim, Selasa (14/9/2021).

Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah mengatakan Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Salah satu hal yang diatur dalam Perpres tersebut adalah menyangkut dana abadi pesantren. 

“Dana abadi pesantren adalah salah satu sumber pendanaan kegiatan pesantren. Dana itu disediakan oleh pemerintah untuk pondok pesantren. Bentuknya semacam BOS (Bantuan Operasional Sekolah), cuma ini peruntukannya khusus ke pesantren,” jelas politikus asal Sidoarjo.

Perempuan yang menjadi wakil ketua DPRD Jatim ini menjelaskan bahwa di Jatim ada sekitar 7000 an pesantren yang ada dibawah naungan PWNU Jatim. Karena itu pihaknya berharap pesantren tersebut mendapatkan manfaat dari dana abadi pesantren.

PKB sebagai anak yang dilahirkan NU pun siap mengawal Perpres tersebut untuk kepentingan pendidikan di pondok pesantren di Jatim.
Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dana ini dikembalikan untuk kegiatan operasional sekolah. Saya kira ini komitmen pemerintah untuk memajukan pesantren yang patut diapresiasi,” tegas mantan bendahara PW Fatayat NU Jatim ini.

Sementara itu, Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar mengingatkan sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi PKB karena kiai pengelola pondok pesantren jangan dibiarkan sendirian mengurus legalitas pesantren agar dapat menikmati dana abadi pesantren.

Mengingat, tugas utama kiai dan ulama adalah mengaji kitab untuk mendidik serta mencerdaskan para santri, dan berdakwah mengurus umat. Sehingga mereka jangan lagi disibukan dengan persoalnya yang sifatnya administratif.

“Siapa saja kader NU yang duduk di jabatan politik, maupun di pemerintahan yang harusnya mengurusi legalitas pesantren. Jika komitmen mendorong maksimalisasi Perpres Dana Abadi Pesantren,” pinta pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad, Kota Malang itu.

Keterlibatan pemerintah melalui Perpres Dana Abadi Pesantren harusnya bisa mendukung keberlangsungan pondok pesantren yang selama ini masih tertinggal dibanding lembaga pendidikan yang lain. Padahal pesantren sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.

“Jangan sampai kebijakan pemerintah yang niatnya baik itu justru mengganggu kualitas proses belajar dan mengajar di pesantren. Kalau mau bantu, ya bantu. Jangan pakai syarat administratif yang rumit dan berbelit,” harap Kiai Marzuki.

Dukungan pemerintah terhadap kesetaraan pesantren sangat diperlukan. Mengingat, lulusan pesantren murni belum diakui pemerintah, sehingga Jatim yang memiliki ribuan pesantren angka buta hurufnya dianggap tertinggi karena lulusan pesantren belum disetarakan. (pun)

Leave a reply