Harta Gubernur Jatim dan Gubernur Jabar Melejit Saat Pandemi Covid-19

0
167

SabdaNews.com – Harta sejumlah pejabat atau penyelenggara negara di Indonesia di masa pandemi Covid-19 tengah menjadi sorotan publik. Sebab mayoritas harta kekayaan mereka mengalami peningkatan signifikan. KPK mencatat, 70,3 persen penyelenggara negara yang melaporkan hartanya bertambah selama pandemi. Hal itu berdasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diunduh melalui laman e-lhkpn.

Pulau Jawa yang menjadi episentrum pandemi Covid-19, harta kekayaan para Gubernurnya cenderung fluktuatif. Misal, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa harta kekayaannya cenderung naik. Selama tahun 2020 harta kekayaan perempuan pertama yang menjabat Gubernur Jawa Timur bertambah sekitar Rp 2,3 miliar.

Total harta kekayaan Gubernur Khofifah sesuai LHKPN meningkat selama setahun. Dari Rp 22.563.510.519 di tahun 2019, menjadi Rp 24.959.136.512 pada tahun 2020.

Kenaikan harta kekayaan mantan Mensos itu berasal dari kas dan setara kas. Pada tahun 2019 kas dan setara kas yang dimiliki sebanyak 3.193.638.519, angka itu bertambah menjadi Rp 5.589.264.512 pada tahun 2020 atau naik kurang lebih Rp 2,3 miliar.

Sementara untuk harta berupa tanah dan bangunan yang dilaporkan 29 April 2020 senilai Rp 17.932.872.000. Sedangkan di tahun 2020, harta berupa tanah dan bangunan yang dilaporkan pada 30 Maret 2021 tak berubah yakni Rp 17.932.872.000.

Selain Khofifah, harta kekayaan Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga mengalami kenaikan sekitar Rp.6,6 miliar yang berasal dari kenaikan harga tanah dan bangunan miliknya.

Pada tahun 2019, 13 tanah dan bangunan milik Kang Emil sapaan akrabnya dihargai Rp 13.459.192.000. Pada tahun 2020 angka tersebut naik pesat menjadi Rp 18.449.622.015. Sehingga ada kenaikan jumlah harta sebanyak 4.990.430.015 atau 37,08 persen dari tanah atau bangunan yang dimiliki Kang Emil.

Kenaikan harta kedua Kang Emil terbanyak berasal kas dan setara kas. Pada tahun 2019 kas dan setara kas yang dimiliki sebanyak Rp 3.080.625.342, angka itu bertambah pada Tahun 2020 menjadi Rp 4.117.115.214 atau naik sebanyak kurang lebih Rp 1 miliar.

Sedangkan dari alat transportasi dan mesin yang dimiliki Kang Emil tak ada perubahan harga yang signifikan. Tercatat Kang Emil memiliki motor Yamaha Mio seharga Rp 4,7 juta, mobil Hyundai Santafe Rp 400 juta, Motor Royal Enfield Classic 500 Rp 82,9 juta, motor Honda Beat Matic Rp 9,9 juta dan motor Kawasaki W175 Rp 32,7 juta.

Kemudian untuk Gubernur Jateng Ganjar Pranowo harta kekayaannya hanya naik sekitar Rp.550 juta selama setahun. Berdasarkan laman e-lhkpn total harta kekayaan Ganjar Pranowo pada tahun 2020 sebesar Rp 10.525.241.063. Padahal tahun 2019 sebesar Rp. 9.974.102.309 atau mengalami kenaikan sekitar Rp 551.138.754.

Sebaliknya, harta kekayaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru cenderung mengalami penurunan. Dari situs LHKPN KPK, diketahui total harta kekayaan Anies sebesar Rp 10.915.550.262.

Rinciannya, berupa Tanah dan Bangunan senilai Rp 13.347.402.000. Kemudian berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp 648.000.000, lalu berupa harta bergerak lainnya senilai Rp 1.061.448.595, surat berharga Rp 56.286.000, berupa Kas dan Setara Kas senilai Rp 2.017.298.105 dan Harta lainnya sebesar Rp 631.426.947.

Namun Anies Baswedan juga memiliki hutang sebesar Rp 6.846.311.385, sehingga total harta kekayaannya tinggal Rp 10.915.550.262. Jika dibandingkan dengan LHKPN tahun 2019, harta orang nomor satu di Pemprov DKI Jakarta Anies justru lebih tinggi. Itu artinya pada tahun 2020 saat pandemi justru mengalami penurunan.

Terpisah, pakar accountan dari Univeritas Airlangga Surabaya, Prof Tjiptohadi menilai kenaikan harta kekayaan seorang pejabat negara seperti kepala daerah (gubernur, bupati, walikota, red) dari kas atau setara kas (tabungan) hingga miliaran rupiah itu kurang wajar dan perlu dicari tahu asal usulnya dari mana.

“Kalau seorang kepala daerah harta tabungannya dalam setahun naik miliaran itu tak wajar jika yang bersangkutan tidak memiliki usaha atau bisnis lain seperti perusahaan,” tegas Tjiptohadi, Kamis (9/9/2021)

Selain gaji, lanjut Tjiptohadi income kepala daerah itu bisa dari tunjangan-tunjangan yang melekat pada jabatan namun hal itu bisa diukur dan nilainya dalam setahun tak melebihi miliaran. “Justru kalau hartanya turun saat pandemi itu wajar, mungkin karena suka berbagi dengan dari kantong pribadinya sendiri,” kelakar akademisi murah senyum ini. (tis)

Leave a reply