Agatha, Pemprov Jatim Abai Dengan Nasib Petani dan Peternak

0
139

SabdaNews.com – Anggota Komisi B DPRD Jatim Agatha Retnosari mempertanyakan kinerja pemprov Jatim yang terkesan lamban dalam menangani persoalan yang dihadapi petani, khususnya petani jagung dan peternak di Jatim yang saat ini alami keterpurukan.

Kritikan dilontarkan Agatha pasca munculnya penangkapan seorang pria di Blitar yang membentangkan poster meneriakkan aspirasinya saat ada kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Blitar kemarin.

“Sebenarnya itu tidak perlu terjadi bila antisipasi cepat dilaksanakan oleh Pemprov. Pemprov Jatim harus hadir di tengah masyarakat,” kata politikus PDI Perjuangan saat dikonfirmasi, Kamis (9/9/2021)

Menurut Agatha, kondisi petani dan peternak Jatim beberapa waktu belakangan ini memang sangat berat. Selain menghadapi Pandemi Covid-19, mereka juga menghadapi kenaikan harga pakan ternak.

Sementara di sisi lain, peternak dan petani menghadapi kekecewaan karena hasil produksi mereka tak sesuai harapan karena harga jatuh seperti telor, atau gagal panen jagung dan padi akibat serangan hama tikus.

Menurut Agatha, kondisi semacam ini seharusnya Pemprov Jatim bisa lebih tanggap dan responsif dengan melakukan terobosan kebijakan. Misal dengan kebijakan pemberian bansos non tunai, atau membeli produk pertanian dan peternakan dari petani dan peternak Jatim untuk dijual di pasar murah.

“Jika kasus harga telur jatuh, harga lombok jatuh, ayam dan lain lain jatuh, tapi disisi lain rakyat miskin pun tak mampu membelinya meski murah karena tak adanya ketersediaan akses, maka sudah wajib hukumnya pemprov Jatim harus hadir disana,” pinta perempuan asal Surabaya.

Ia juga menyoroti hasil IKP (Indeks Ketahanan Pangan) 2020 yang dirilis oleh Kementerian Pertanian, ternyata Provinsi Jawa Timur, sebagai lumbung pangan nasional menduduki peringkat ke-7 dari 34 Provinsi dengan indeks IKP 79.9. “Jatim berada di posisi tujuh setelah Bali, Jateng, Sulsesl, DIY, Gorontalo, dan Kalsel,” ungkap Agatha.

Meski produksi berlimpah namun akses rakyat apalagi di tengah masa pendemi tak sama dengan tahun-tahun sebelum pendemi. “Ibarat tikus mati di lumbung padi, itulah yang dialami masyarakat Jatim,” dalihnya.

Agatha khawatir jika kondisi ini dibiarkan terus maka bukan tidak mungkin peringkat Jatim yang sudah sempat naik akan turun lagi. “Dalam Indeks Ketahanan Pangan itu menyertakan beberapa parameter yang dijadikan ukuran, bukan hanya jumlah produksi saja,” jelasnya.

Dia mendesak dinas terkait bersinergi, menuntaskan permasalahan petani dan peternak Jatim. Langkah taktis penyelamatan petani melalui intervensi pemerintah mutlak diperlukan. “Jangan jalan sendiri-sendiri, karena hasilnya tak efektif,” pinta Agatha.

Di sisi lain, pihaknya juga meminta pemerintah mendorong CSR BUMD untuk memberikan stimulus berupa bantuan non tunai, dengan membeli hasil produksi petani dan peternak sehingga mampu memberikan daya ungkit yang berarti untuk sektor-sektor lain.

“Kita selamatkan petani dan peternak dengan memberikan kecukupan gizi anak-anak Jatim sehingga angka stunting bisa ditekan, karena bantuan yang ada, rakyat bisa belanja konsumsi murah, uang mereka bisa untuk bayar SPP sekolah, sehingga anak tidak putus sekolah,” jelas anggota Komisi B DPRD Jatim.

Kecukupan gizi pada akhirnya, menurut Agatha diperlukan dalam jangka panjang untuk meningkatkan mutu generasi muda Jatim dalam menyongsong Jawa Timur 2045. “Ini agar SDM di Jawa Timur sehat, aktif dan produktif,” pungkasnya. (pun)

Leave a reply