Keterlambatan Perubahan RPJMD Jatim Justifikasi Ketidakmampuan Laksanakan Nawa Bakti Satya

0
142

SabdaNews.com – Konsistensi implementasi APBD Jatim Tahun Anggaran 2020 dengan program Nawa Bakti Satya yang menjadi visi dan misi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dipertanyakan komisi-komisi yang ada di DPRD Jatim.

Kritik membangun itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda laporan komisi-komisi DPRD Jatim terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2020 di kantor DPRD Jatim, Jumat (2/7/2021).

Juru bicara Komisi B DPRD Jatim, Rohani Siswanto mengatakan bahwa visi misi Gubernur dan Wagub Jatim, sebagimana termaktub dalam BAB IV dokumen RPJMD Jatim 2019-2024, tergambar dalam Nawa Bhakti Satya yang terdiri dari Jatim Sejahtera, Jatim kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah dan Jatim Harmoni.

“Apakah Nawa Bhakti Satya yang menjadi harapan kepala daerah terpilih sudah dipahami oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yang tergambar dari implementasi program kegiatan pada pelaksanaan APBD 2020 ?,” kata politikus asal Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim.

Ia mencontohkan anggaran OPD mitra kerja Komisi B diantaranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM, Bagian Perekonomian, Dinas Kehutanan anggaran yang berkaitan dengan Nawa Bhakti Satya masih banyak yang tersisa.

“Target Nawa Bhakti Satya belum tergambar dari program kegiatan yang ada di OPD Bidang Perekonomian. Hal ini salah satunya disebabkan karena deskripsi sasaran dan capaian yang ditetapkan Nawa Bhakti Satya dalam RPJMD tidak terinci secara jelas,” tegas Rohani.

Selain itu rendahnya dukungan anggaran bidang perekonomian pada tahun 2020 (hanya sekitar 3,18 persen dari total APBD 2020), menggambarkan minimnya inovasi dan kontribusi pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap penguatan sektor ekonomi. Menurutnya, kondisi ini seharusnya dilakukan introspeksi diri.

“Benarkah klaim-klaim keberhasilan yang dilakukan pemprov Jatim di bidang ekonomi adalah outcome dari program OPD kita jangan-jangan itu bukan karena kita,” dalih politikus asal Pasuruan.

Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan 2 hal, pertama agar ada evaluasi menyeluruh terhadap Nawa Bhakti Satya Pada RPJMD, sehingga implementasi APBD Jatim benar-benar berjalan pada koridor perencanaan yang terukur dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat ini.

“Keterlambatan melakukan perubahan RPJMD hanya akan menjadi justifikasi terhadap ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan visi misinya,” tegas Rohani.

Kedua, lanjut Rohani berdasarkan evaluasi APBD Jatim 2020, Komisi B berharap pemprov Jatim melakukan konstruksi kembali terhadap kerangka perangkaan APBD Jatim pada fase anggaran berikutnya, sehingga terdapat keseimbangan antara perencanaan dengan kebutuhan menghadapi tantangan ekonomi pada kondisi yang ada saat ini. (tis)

Leave a reply