Komisi B DPRD Jatim Tolak Wacana PPN Sembako dan Pendidikan

Jangan menambah beban wong cilik menjadi berat
0
78

SabdaNews.com – Wacana revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) memasukkan komoditas bahan pokok (sembako) untuk dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 Persen. Nampaknya memicu reaksi dari berbagai daerah termasuk di Provinsi Jatim.

Anggota Komisi B DPRD Jatim dr Agung Mulyono menilai rencana kebijakan baru perpajakan yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan adalah kurang tepat. Mengingat, kondisi perekonomian masyarakkat belum pulih akibat pandemi Covid-19 sehingga sebaiknya ditinjau ulang.

“Saya berharap pemerintah berpikir ulang. Kalau bisa tak harus dikenakan karena masih banyak menuju roma, tentu masih banyak jalan yang lain,” jelas anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (14/6/2021).

Lebih jauh politikus asal Banyuwangi ini mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat yang bermata percaharian dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan kelautan banyak yang mengeluh akibat Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung setahun lebih.

“Bahkan biaya produksi yang dikeluarkan tak bisa ditutupi dengan hasil panen karena saat musim panen harga turun. Kalau dikenakan PPN tentu beban masyarakat akan semakin berat,” tegas Agung Mulyono.

Ia memberikan contoh, kebijakan pemerintah menaikkan biaya premi BPJS di tengah kondisi perekonomian tak menentu mengakibatkan banyak peserta BPJS yang tak sanggup membayar. Akibatnya, saat mereka sakit tak bisa ditanggung BPJS sehingga mereka jatuh miskin akibat biaya kesehatan yang tinggi.

“Katanya pemerintah peduli wong cilik, kok sekarang wong cilik malah dibebani pajak.
Sebagai wakil rakyat Jatim, saya dorong supaya wacana revisi UU KUP itu ditinjau ulang. Apalagi drafnya belum sampai ke DPR RI,” pungkas Agung Mulyono. (tis)

Leave a reply