Komisi E DPRD Jatim Akan Kaji Ulang Keberadaan Pengawasan Ketenagakerjaan

0
68

SabdaNews.com – Keberadaan Pengawas Ketenagakerjaan hanya macan kertas. Lembaga bentukan Disnakertransduk Jatim ini, kurang bermanfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kaum buruh. Karena itu, Komisi E DPRD Jatim meminta lembaga Pengawas Ketenagakerjaan dievaluasi ulang.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menyampaikan, tinjau ulang Pengawas Ketenagakerjaan itu diperlukan karena setelah didirikan, peran Pengawas Ketenagakerjaan tidak memihak secara adil. Bahkan cenderung lebih memihak kepentingan pemodal. “Harus ada evaluasi pengawas ketenagakerjaan, mereka fungsinya seperti apa,” tegas Hikmah Bafaqih, Kamis (10/6/2021).

Ketua Perempuan Bangsa PKB Jatim ini menilai persoalan ketenagakerjaan dari tahun-ketahun tidak ada perubahan. “Peran dan fungsi Pengawas Ketenagakerjaan harusnya sesuai dengan harapan. Jangan permainkan nasib tenaga kerja karena kewenangannya,” sindir politikus asal Malang.

Terpisah, ratusan buruh tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengepung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakerduk) Kamis (10/6/2021). Mereka memprotes lemahnya pengawas ketenagakerjaan yang merugikan tenaga kerja di Jatim.

Ratusan massa menutup akses gerbang masuk kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Jl Dukuh Menanggal Surabaya. Sejumlah poster protes tentang buruknya pengawasan mereka beber sambil berorasi.

Ketua FSPMI Kota Surabaya, Nurudin Hidayat mengatakan, aksi demonstrasi ini dilakukan karena lemahnya penegakan hukum oleh Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Jatim.

“Paska Pengawas Ketenagakerjaan pada tahun 2016 yang semula dibawah naungan Disnaker Kab./Kota kemudian dialihkan ke Disnaker Provinsi, kinerja Pengawas Ketenagakerjaan ini tidak semakin baik, tapi malah mengalami kemunduran,” tegas Nurudin Hidayat.

Ia menyebutkan, pengawas ketenagakerjaan seharusnya menjalankan fungsi negara dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. “Namun dalam prakteknya Pengawas Ketenagakerjaan malah cenderung menjadi penasehat hukum pengusaha curang yang mengkebiri hak pekerja atau buruh,” kata Hidayat.

Data FSPMI menyebutkan ada sepuluh perusahaan di Surabaya dan Sidoarjo yang melanggar hak normatif pekerja. “Namun hingga kini tidak jelas penanganannya sampai mana. Kasus yang kami laporkan cenderung jalan di tempat dan dibiarkan menguap begitu saja,” ungkapnya.

Aksi ini mendapat pengawalan ketat polisi. Meski beberapa kali ratusan massa mencoba menerobos barigade polisi yang menghadang di depan pintu gerbang kantor Disnakertransduk Jatim. (tis)

Leave a reply