Komisi D DPRD Jatim Dorong Percepatan Operasional PPSLB3 Dawarblandong Mojokerto

0
113

SabdaNews.com – Komisi bidang Pembangunan DPRD Jatim mendorong percepatan pembangunan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PPSLB3) Dawarblandong Mojokerto milik Pemprov Jatim bisa segera dioperasikan. Sebab proyek yang digagas sejak tahun 2015 itu sangat dibutuhkan masyarakat dan kalangan industri di Jatim.

Dalam rapat dengar pendapat bersama PT Jatim Graha Utama (JGU) selaku BUMD Jatim yang diserahi mengelola PPSLB3 Dawarblandong bersama Dinas Lingkungan Hidup Jatim dan OPD terkait diketahui bahwa operasional PPSLB3 Dawarblandong paling cepat dimulai pada Desember 2021.

“Sekarang ini tengah dibangun jalan akses menuju PPSLB3 dan pembangunan gedung incenerator yang diprioritaskan untuk pengelolaan limbah medis dilahan seluas 5 hektar dari total 50 hektar yang dimiliki PPSLB3 Dawarblandong Mojokerto,” kata Kuswanto ketua Komisi D DPRD Jatim usai RDP di ruang Banmus DPRD Jatim, Kamis (10/6/2021).

Menurut politikus asal Partai Demokrat, legalitas lahan untuk jalan akses masih menunggu serah terima dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Dinas Lingkungan Hidup Jatim.

“Nanti kita tukar guling dengan lahan Pemprov Jatim di Bondowoso. Bersamaan dengan keluarnya legalitas itu, Gubernur Jatim juga menyiapkan Pergub untuk PT Pratama Jatim Lestari anak perusahaan PT JGU yang akan mengerjakan pembangunan incenerator di atas lahan 5 hektar itu,” kata Kuswanto.

Senada, anggota Komisi D lainnya, Martin Hamongan berharap persoalan administrasi (perijinan) sedapat mungkin bisa dpercepat agar PPSLB3 Dawarblandong Mojokerto bisa segera dioperasikan. Mengingat, kompetitor dari swasta juga dalam proses pembangunan.

“Tujuan pendirian PPSLB3 Dawarblodong itu adalah untuk menekan harga daripada pengolahan limbah B3 yang selama ini kita tidak bisa mengkontrol karena selama ini dibawa ke ke Cileungsi Jawa Barat dimana tarifnya sudah cukup memberatkan. Jadi harapannya dapat meningkatkan pendapatan PAD dan bisa meringankan biaya rumah sakit milik pemerintah dalam hal pengelolaan limbah B3,” jelas politikus PDI Perjuangan.

Masih di tempat yang sama, Nur Aziz anggota Komisi D lainnya menambahkan bahwa pembangunan fisik PPSLB3 Dawarblandong sudah dimulai untuk pembangunan gedung dan jalan akses. Namun kendala terbesar untuk memastikan bisa operasional adalah menunggu ijin operasi dari pemerintah pusat yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Ini kan digagas sejak 2015 atau sudah 7 tahun lalu tapi tak kunjung selesai. Padahal industri yang sama milik swasta di Lamongan ijin sudah keluar, jadi perlu kita dorong Gubernur Jatim lebih memiliki presure ke pemerintah pusat. Masak kalah dengan swasta,” tegas politikus asal Tuban.

RDP ini bertujuan untuk percepatan, sesuai laporan yang masuk diperkirakan menunggu 2 minggu akan segera turun bersamaan dengan revisi Pergub untuk menyesuaikan peraturan pemerintah yang baru. “Kami berharap operasional PPSLB3 bisa dipercepat, sehingg Perda terkait pengolahan limbah B3 juga menjadi berfungsi,” pungkas Nur Aziz. (tis)

Leave a reply