Fenomenal, 248 ASN Struktural Pemprov Jatim Pindah Jadi Pegawai Fungsional

0
574

 – Pengamat ; Itu kurang wajar dan rawan prasangka gratifikasi untuk jabatan

SabdaNews.com – Fenomena menarik di lingkungan birokrasi Pemprov Jatim kembali menyeruak ke publik. Setelah sukses kali pertama di Indonesia memanfaatkan celah hukum untuk bisa menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov Jatim. Kini giliran ratusan pegawai struktural ASN Pemprov Jatim bedol deso pindah menjadi pegawai fungsional.  


Jabatan fungsional di lingkungan Pemprov Jatim tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab rata-rata yang memanfaatkan jabatan tersebut adalah para mantan kepala OPD yang jelang purnatugas mengajukan diri sebagai pegawai fungsional (Widyaiswara) yang memang ada aturan dan diperbolehkan.  


Bahkan di Pemprov Jatim saat ini telah dibuka sebanyak 103 jenis jabatan fungsional yang bisa menjadi alternatif pengembangan karir PNS/ASN. Salah satunya melalui mekanisme inpassing.


Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim Nurkholis mengatakan bahwa, jabatan fungsional kini semakin bergengsi lantaran hak-haknya telah setara dengan pejabat struktural. Baik tunjangan jabatan maupun tambahan penghasilan lainnya.


Di sisi lain, proses inpasing cukup mudah dilalui ASN. Yakni setelah menduduki jabatan tertentu minimal selama 2 tahun. Bahkan pada beberapa jabatan tertentu, pengangkatan fungsional melalui inpassing bsa mengesampingkan kualifikasi pendidikan.


“Pemberian TPP (tambahan penghasilan pegawai) memiliki hak yang sama antara pejabat struktural dengan fungsional sesuai kelas jabatan. Misalnya tunjangan jabatan fungsional ahli madya sama dengan tunjangan kabid, jabatan fungsional ahli utama setara dengan kepala badan,” ujar Nurkholis, Kamis (25/3/2021). 


Dijelaskan Nurkholis, inpassing bagi ASN sebenarnya ada sejak tahun 2016 hingga 2018, dan kemudian diperpanjang hingga 6 April 2021 mendatang. Hal itu tertuang dalam Permenpan – RB Nomor 42 tahun 2018.


Berdasarkan data, kata Nurkholis sepanjang 2020 hingga Maret 2021, tercatat telah ada sebanyak 248 pejabat Pemprov Jatim yang telah melakukan inpasing dari jabatan struktural ke fungsional. Secara rinci, pejabat fungsional ahli utama sebanyak 4 orang, ahli madya 44 orang, ahli muda 82 orang dan ahli pratama 86 orang. 


Sementara pada jenjang keterampilan, terdapat 4 orang pada jenjang mahir dan 28 orang jenjang terampil. “Jadi inpasing itu sesungguhnya bukan hal baru. Karena sejak 2016 sudah bisa dilakukan dan saat ini peminatnya dari ASN semakin tinggi. Maka jabatan fungsional tidak bisa lagi dipandang sebelah mata,” dalih Nurkholis. 


Ia menjelaskan, pola karir ASN di Pemprov Jatim terbagi tiga alternatif. Dalam Pergub No. 45 Tahun 2020, perpindahan jabatan ASN dapat dilakukan secara vertikal, horizontal dan diagonal. Pola horizontal, yaitu perpindahan posisi ASN yang sejajar dalam kelas dan rumpun jabatan, baik dalam kelompok jabatan administrasi, ataupun di dalam kelompok jabatan fungsional.


Sedangkan pola karir vertikal dilakukan dengan perpindahan posisi ASN ke posisi yang lebih tinggi dalam kelompok jabatan administrasi maupun jabatan fungsional. Kemudian pola karir diagonal, hal itu dilakukan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional ataupun sebaliknya.


Salah satu jabatan fungsional yang menjadi primadona ASN Pemprov Jatim adalah jabatan fungsional analis kebijakan. Jenjang jabatan tersebut dapat memiliki jenjang hingga ahli utama. 


“Tugas analis kebijakan itu sangat strategis. Karena mereka harus memberikan rekomendasi kebijakan secara obyektif, non-partisan, seimbang, dan memberikan analisis serta rekomendasi secara komprehensif untuk perumusan kebijakan publik,” ujar Nurkholis. 


Terpisah, pengamat hukum administrasi negara asal Unair Surabaya, Gitadi Tegas Supramudyo mengatakan bahwa fenomena banyak ASN struktural Pemprov Jatim yang pindah ke fungsional diyakini bukan dipicu karena penujukan Plh Sekdaprov Jatim oleh Gubernur Khofifah.


Sedangkan menyangkut adanya dugaan  pengembangan karier ASN Pemprov Jatim yang macet, kata Gitadi perlu dilihat dari banyak hal. Diantaranya, data seberapa banyak jabatan yang lama koson atau di Plt kan. 


“Saya nilai, kalau dalam kurun waktu setahun ada sebanyak itu ASN struktural Pemprov Jatim yang pindah ke fungsional, ya tidak wajar dan perlu dikaji penyebabnya. Ini bisa jadi pembenar manajemen karir ASN di Pemprov Jatim lemah sehingga bisa timbulkan prasangka terkait gratifikasi untuk jabatan,” jelas Gitadi Tegas. (tis) 

Leave a reply