Wagub Jatim Dorong UMKM Adaptasi Untuk Survive Di Tengah Pandemi

0
79

MOJOKERTO.SabdaNews.com – Pokja wartawan DPRD Jatim menggelar Rapat Kerja (Raker) Ke-2 di Trawas, Kabupaten Mojokerto selama tiga hari (19-21/2/2021). Salah satu agenda Raker adalah menggelar diskusi dengan tema ‘Menjaga Ekonomi Jatim Tetap Survive Di Tengah Pandemi Covid-19. 
Narasumber yang hadir diantaranya, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wakil Ketua DPRD Jatim Hj Anik Maslachah, mantan Asisten II (Bidang Ekonomi) Pemprov Jatim Hadi Prasetyo, dan Wakil Rektor IV Unitomo Surabaya Meithiana Indrasari.


Diskusi semakin gayeng karena bukan hanya para jurnalis yang hadir, tetapi juga sebagian anggota DPRD Jatim dan pelaku UMKM di sekitar Kabupaten Mojokerto. Harapannya, dengan digelarnya diskusi ini para pelaku UMKM di Jatim bisa mengetahui berbagai kebijakan yang akan dan tengah dibuat Pemprov Jatim untuk membangkitkan perekonomian Jatim sekaligus bisa menyampaikan aspirasi agar UMKM bisa survive paska pandemi Covd-19. 

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dalam paparannya mengatakan bahwa Jatim menempati peringkat kedua nasional dibawah DKI Jakarta dalam hal perekonomian.

“Pada tahun 2020 lalu pertumbuhan ekonomi Jatim mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 sehingga pertumbuhannya -2,39% atau selisih 0,3% dibawah DKI Jakarta yang mencapai -2,36%,” jelas Emil, Sabtu (20/2/2020).


Diakui Emil, kapasitas fiskal Pemprov Jatim hanya sebesar 1,35% dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dan jika digabung dengan 38 kab/kota di Jatim sebesar 9,3% dari PDRB. Artinya, ekonomi Jatim itu lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta. 


“Karena itu kapasitas fiskal pemerintah daerah itu digunakan untuk mendorong kebijakan, seperti memperlancar ekosistem, logistik dan pasar. Menfasilitasi perijinan. Dan membuat pilot project transformasi UMKM untuk masuk dalam market place digital,” katanya.


Ia mengakui pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi kapan berakhirnya, sehingga untuk bertahan di kondisi saat ini para pelaku usaha terutama UMKM harus melakukan adaptasi dengan berbagai penyesuaian agar bisa survive. 


Salah satu cara adaptasi usaha saat pandemi adalah melalui diversifikasi usaha. Dimana saat pandemi ini, sebanyak 16% Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 11% Usaha Menengah Besar (UMB) di Jatim cenderung melakukan diversifikasi usaha termasuk penambahan produk dan lokasi usaha.


“Bahkan sekarang banyak usaha kuliner yang dia hanya jual untuk delivery sistem lewat aplikasi ojek online. Jadi dia tidak melayani makan di tempat, tapi hanya open kitchen saja sehingga tidak perlu sewa tempat luas hanya cukup untuk memasak saja kemudian makanannya dijual lewat aplikasi,” beber suami Arumi Bachsin ini.


Emil juga bersyukur program Millenial Job Center mulai dapat membantu pelaku UMKM melakukan pemasaran secara online (market place). Di saat pandemi ini ada sebanyak 83% UMK dan 80% UMB mengakui adanya pengaruh positif dalam menggunakan media online untuk pemasaran.


“Salah satu dampak pandemi ini adalah transaksi dagang secara online atau e-commerce meningkat. Maka visualisasi produk harus bagus. Jadi bukan hanya packaging tapi juga foto produk sehingga punya daya saing,” harapnya.


Tidak hanya itu, adaptasi usaha juga bisa dilakukan dengan melakukan pengurangan jam kerja atau pengaturan Work From Home (WFH) untuk tetap mempertahankan tenaga kerjanya meskipun aktivitas usaha terdampak oleh pandemi.


“Berdasarkan analisis hasil survei BPS pada bulan Juli Tahun 2020 tentang dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha di Jatim menunjukkan bahwa sebanyak 59,5% UMK dan 53,7% UMB masih tetap beroperasi normal di tengah pandemi. Namun, 84% UMK dan 85% UMB cenderung mengalami penurunan pendapatan sejak pandemi terjadi,” tambah Emil.


Berbagai upaya terus dilakukan Pemprov Jatim untuk menjaga ekonomi Jatim tahun 2021 bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19. Seperti menjaga trust atau kepercayaan masyarakat.

Menurut Wagub Jatim, kepercayaan masyarakat menjadi kunci menjaga ekonomi tetap survive.
Selain itu, menjaga basis konsumsi masyarakat. Dimana, sebanyak 60,82% PDRB Jatim Tahun 2020 merupakan konsumsi, 28% pembentukan modal (investasi), 13,1% ekspor dan 14% import.

Untuk itu Pemprov Jatim terus berupaya mengamankan daya beli masyarakat melalui social safety net (kolaborasi antara program pemerintah pusat dan daerah), serta memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok melalui Lumbung Pangan Jatim.


“Kami juga terus menyerahkan bantuan dari Pemprov Jatim sebagai stimulus pemulihan ekonomi, memperkuat keberadaan Kampung Tangguh sebagai satuan terkecil PPKM Mikro di masyarakat, serta program pemulihan ekonomi berbasis UMKM sebagai backbone perekonomian Jatim,” pungkasnya. (pun)

Leave a reply