LSM PiAR Gresik, Meminta Pemkab Gresik Transparan Dalam Pengelolaan CSR.

0
209

Perusahaan kayu di Kecamatan Menganti Gresik, aktif memberi CSR Pada Pemkab Gresik (ft. Tim/ SabdaNews.com)

GRESIK, SabdaNews.com- Direktur LSM PiAR sekaligus Koordinator MAKI (Masyarakat Anti Korupsi) Kab.Gresik, Mas’ud Hakim,MSi, kecewa dengan kondisi masyarakat disekitar kawasan industri/pabrik yang berada di wilayah Menganti Kabupaten Gresik dan sekitarnya.

Bukan tanpa alasan itu di sampaikan karena sikap aparat pemerintah yang cuek dan tidak peduli terhadap kondisi masyarakatnya,hal ini berkaitan dengan hak masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat atas dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau dikenal CSR yang merupakan kewajiban bagi perusahaan tapi belum dapat dirasakan, Direktur LSM PiAR Mas’ud Hakim,MSi,  Selasa (2/2/2021)

Menurutnya, TJSL atau CSR diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 Tentang CSR dan PP No.47 Tahun 2012 Tentang CSR, seharusnya Pemkab gresik tidak usah ragu lagi dalam menerapkan dan menegakkan UU maupun PP tersebut, sambung Nya.

Seharusnya ketimpangan sosial tidak perlu terjadi,terutama diwilayah gresik selatan yang tertinggal dibanding dengan wilayah utara. PiAR menduga ada kejanggalan dalam tata kelola CSR di Kab. Gresik ini,karena instansi terkait yang pernah dihubungi Bappeda,Camat juga Lurah tidak dapat  menjelaskan perihal CSR,baik yang menerima maupun yang mengelola.

Pada saat pondemi ini seharusnya pihak Pemkab Gresik benar-benar memikirkan nasib rakyat, yang saat ini sangat membutuhkan bantuan, sehingga diharapkan CSR benar-benar menyentuh kegiatan rakyat di Pedesaan, terutama mereka yang berdekatan dengan Pabrik, ini terjadi di Kecamatan Menganti Gresik, CSR tidak terkena sasaran,kata Mas’ud.

Camat  Sujarto,  membantah menerima uang CSR tersebut , saya tidak tahu tentang masalah itu, itu semua urusan Pemkab Gresik yang menerimanya,sampean ke Pemkab aja, tambahnya.

Menurut Kasi Perekonomian Bapadda Gresik, bahwa uang CSR tersebut sudah masuk di Camat, sehingga pihak Bapedda Gresik  tidak tahu menahu tentang masalah itu, kata  Pak Pras di dampingi Bu Reta mengatakan pekan lalu.

Sewmentara itu, Direktur LSM PiAR Mas’ud Hakim,Msi, tentang masalah dana CSR itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan agar peroleh kepastian hukum jika ada penyimpangan dalam pengelolaan CSR tersebut,juga akan lakukan class action kepada Pemkab Gresik karena sudah abai dan lalai dalam mengemban tugasnya yaitu mensejahterakan masyarakatnya,tutur Mas’ud.(Tim)

Leave a reply