PPDS Tantang DPRD dan Gubernur Jatim Jika Berani Tolak Import Sapi

0
151

 – Dukung Import Sapi Untuk Stabilkan harga pasar dan antisipasi ramadhan dan idul adha 

SabdaNews.com – Paguyupan Pedagang Daging dan Sapi Jatim menantang kalangan DPRD Jatim bahkan Gubernur Jatim jika berani menolak kebijakan pemerintah pusat yang akan mendatangkan sapi import. Alasannya, kebijakan pemerintah pusat itu dinilai sudah tepat karena saat ini terjadi kelangkaan sapi potong sehingga harga daging sapi melambung.


“Saya tantang jika ada kalangan DPRD Jatim menolak kebijakan import sapi untuk menstabilkan harga daging di pasaran Jatim. Coba sampaikan alasan yang digunakan itu apa? Jangan hanya retorika tanpa cek fisik,” tegas ketua PPDS Muthowif  saat dikonfirmasi Jumat (22/1/2021).


Menurut Muthowif, melambungnya harga daging di pasaran khususnya di Jakarta akibat pasokan sapi siap potong dari dalam negeri berkurang, dan melambungnya harga sapi dari Australia yang selama ini menyuplai kekurangan kebutuhan daging di Indonesia. 


“Harga sapi asal Australia saat ini menembus Rp.55 ribu hingga Rp.60 ribu /kg timbang hidup sehingga tak mungkin dijangkau pedagang. Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam untuk urusan sapi Australia,” bebernya.


Sementara harga daging di pasaran Jatim, lanjut Muthowif masih dikisaran Rp.110 ribu/kg. “Itu karena kebanyakan dicampur dengan daging kerbau asal India yang harganya lebih murah dikisaran Rp.80 ribu/kg. Kalau tata niaga tak diperbaiki maka pada ramadhan dan idul adha pasti harga daging melambung tinggi lagi,” beber Muthowif.


Ia juga mempertanyakan kebijakan Pemprov Jatim terkait upaya peningkatan populasi sapi di Jatim yang cenderung jalan di tempat, sehingga stok sapi potong kian menipis. Jatim surplus sapi potong itu realitanya hanya isapan jempol belaka. 


“Sekarang sapi-sapi asal Jatim banyak yang dibuang untuk memenuhi kebutuhan Jakarta tapi tata niaganya amburadul. Saya kecewa Gubernur Khofifah ternyata tak jauh beda dengan gubernur Jatim sebelum-sebelumnya karena gagal memperbaiki tata niaga daging sapi dan inovasi perkembangbiakan sapi,” ungkap Muthowif.  


DPRD Jatim, lanjut Muthowif juga jangan asal membuat pernyataan terkait dengan melonjaknya harga daging sapi sebelum melakukan cek and ricek. “Jangan hanya karena habis dapat bantuan sapi pada Desember lalu, kemudian memuji-muji Jatim surplus sapi potong,” sindir mantan aktivis PMII ini. 

Pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi Jatim saat ini adalah memperbaiki tata niaga sapi potong yang masih amburadul. Kemudian mengevaluasi inovasi perkembangbiakan sapi potong yang jalan di tempat. 


“Buat apa ada Dinas Peternakan jika inovasi inseminasi buatan sapi potong yang dilakukan masih kalah dengan yang alami, ini yang perlu dievaluasi jika Jatim mau surlus sapi potong,” dalih Muthowif.


Upaya pemerintah mendatangkan sapi import asal Brasil itu sudah selayaknya didukung. Pasalnya, kurang dua bulan lagi kita memasuki bulan ramadhan dan dilanjut Idul Adha dimana kebutuhan daging biasanya melonjak. 


“Kalau tidak diantisipasi mulai sekarang, lantas apa tugas pemerintah,” pungkas Muthowif.


Sebelumnya kalangan DPRD Jatim menantang keberanian Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk menolak sapi import yang akan didatangkan pemerintah tahun ini. Alasannya, Jatim merupakan produsen terbesar sapi nasional, sehingga kebijakan tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan atau kegagalan pemerintah.

“Jika Jatim melakukan import berarti menjadi salah satu indikasi kegagalan Pemprov Jatim di bidang peternakan karena tidak mampu menjaga “kestabilan dan ketersediaan daging. Karena itu ya kita tantang bu gubernur berani tidak stop import daging sapi masuk Jatim,” terang Rohani anggota Komisi B DPRD Jatim.


Kalau berani, sambung politisi asal Partai Gerindra, berarti keberhasilan program di bidang perekonomian seperti yang biasanya di claim pemprov Jatim terbukti.

“Namun jika tidak, maka memang harus ada evaluasi terhadap program yang berkaitan dengan budidaya sapi, baik dari sisi penganggaran maupun kebijakannya. Kami akan melakukan evaluasi terhadap itu,” dalih Rohani.


Untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat Indonesia, pemerintah akan melakukan impor sapi bakalan sebanyak 502.000 ekor setara daging 112.503 ton, impor daging sapi sebesar 85.500 ton, serta impor daging sapi Brasil dan daging kerbau India dalam keadaan tertentu sebesar 100.000 ton. (tis)

Leave a reply