Ing Ngarso Sung Tulodo, Ketua DPRD Jatim Siap Ikut Vaksinasi Sinovac

0
60


SabdaNews.com – Ing ngarso sung tulodo atau pemimpin harus bisa memberi teladan, itulah ungkapan peribahasa yang ingin diwujudkan Ketua DPRD Jatim Kusnadi dalam mendukung program vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan serentak di Indonesia termasuk di Jatim mulai 14 Januari mendatang.


Pria yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini mengaku harus siap untuk menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Sinovac. Alasannya, ini menjadi bagian tanggung jawab moral dari seorang pemimpin untuk mengedukasi  masyarakat. 


“Saya harus siap untuk divaksin. Itu sebagai bagian dari edukasi masyarakat dan memberikan contoh kepada masyarakat dari unsur pemerintahan daerah, saya harus bisa menjadi contoh kepada masyarakat secara luas,” kata Kusnadi saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (12/01/2021). 


Lebih jauh Kusnadi menjelaskan bahwa  hadirnya vaksin Sinovac di Jatim dari pemerintah ini memberikan suatu harapan baru kepada warga masyarakat untuk bisa  menanggulangi pandemi Covid-19.


“Terkait rasa takut itu persoalan pribadi sekali. Muncul kekhawatiran itu sih ada, tapi itu semua harus kita singkirkan karena ini bagian tanggungjawab kita kepada masyarakat jadi harus kita dahulukan. Kalau pemimpin tidak memberi contoh kepada masyarakat, dan mengorbankan masyarakatnya itu yang tidak boleh,” tegas politisi asal Sidoarjo. 


Apalagi, lanjut dia, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga telah mengeluarkan kebijakan dengan menerapkan Emergency Use Authorization (EUA) atau persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat untuk Vaksin Covid-19. 


“Informasi yang kami terima itu bahwa tingkat kemampuan vaksin sampai 91 persen lebih dan mampu sampai menurunkan angka terjangkit Covid-19 itu sampai 65 persen lebih. Ini harapan baru lah bagi masyarakat. Walaupun membutuhkan waktu sekitar 3 bulan,” beber Kusnadi.


Pihaknya pun menyarankan kepada masyarakat untuk tidak takut divaksin Covid-19. “Jangan khawatir, ini upaya pemerintah agar kita bisa lolos dari Covid-19. Pemerintah tidak akan mengorbankan rakyatnya,” tegas Ketua DPRD Jatim. 


Sebelumnya, Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menyampaikan bahwa penerapan EUA ini dilakukan oleh semua otoritas regulatori obat di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini.


Secara internasional, kata Penny, kebijakan EUA ini selaras dengan panduan WHO, yang menyebutkan bahwa EUA dapat ditetapkan dengan beberapa kriteria. Pertama, telah ditetapkan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat oleh Pemerintah.


Kedua, lanjut dia, terdapat cukup bukti ilmiah terkait aspek keamanan dan khasiat dari obat (termasuk vaksin) untuk mencegah, mendiagnosis, atau mengobati penyakit/keadaan yang serius dan mengancam jiwa berdasarkan data non-klinik, klinik, dan pedoman penatalaksanaan penyakit terkait. 


Kriteria ketiga, obat (termasuk vaksin) memiliki mutu yang memenuhi standar yang berlaku serta dan cara pembuatan obat yang baik. Keempat, memiliki kemanfaatan lebih besar dari risiko (risk-benefit analysis) didasarkan pada kajian data non-klinik dan klinik obat untuk indikasi yang diajukan.


“Kelima, belum ada alternatif pengobatan / penatalaksanaan yang memadai dan disetujui untuk diagnosa, pencegahan atau pengobatan penyakit penyebab kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat,” pungkas Penny. (tis) 

Leave a reply