UU Omnibus Law Cipta Kerja Peluang Bagi  UMKM Jatim Bangkit

0
272

SabdaNews.com – Pengamat Ekonomi Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya Dr Metiana Indrasari menilai Undang-undang Omnibus Law atau yang juga dikenal Cipta Kerja akan menguntungkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lantaran melalui UU tersebut pembangunan difokuskan pada people center empowering and sustainable.

Dalam UU Cipta Kerja terdapat sejumlah pasal yang memberi akses dukungan dan kemudahan bagi UMKM. Misalkan di pasal 92 – 95 disebutkan, UMKM mendapatkan fasilitas pembiayaan, hak kekayaan intelektual, pendampingan hukum, pengadaan barang dan jasa, serta sistem keuangan.

“Kemudian di pasal 96-104 UMKM dipastikan pemerintah akan memberikan pendampingan dan fasilitasi,” ungkap Mei, sapaan akrabnya saat webinar tentang Undang-undang Omnibus Law Jawaban Pandemi Covid-19, Sabtu (28/11/2020) kemarin.

Lebih jauh Wakil Rektor Unitomo itu juga optimis kemudahan yang didapat UMKM dari Undang-undang Omnibus Law ini bisa membantu membangkitkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Mengingat, peran UMKM sejak tahun 1990-an cukup besar dalam membangun perekonomian Indonesia.

“Para pelaku UMKM kalau kita lihat, sudah teruji saat krisis moneter 1997 sehingga mampu menyelamatkan perekonomian di Indonesia,” dalih Metiana Indrasari.

Ia mengakui kendala-kendala yang selalu dihadapi UMKM pada historia lalu telah diakomodir dan dicarikan solusi dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Kendati demikian UU ini masih dibutuhkan aplikasinya yang betul-betul mampu membangun sistem yang sustainable sehingga pelaku UMKM memiliki mental pebisnis yang ulet.

“Saya akui masih banyak program-program pemberdayaan dan pendampingan UMKM yang dijalankan pemerintah hanya sebatas selebrasi program dan bagi-bagi bantuan untuk penyerapan anggaran. Tapi kongkritnya masih jauh dari harapan pelaku UMKM,” tegas Mei.

Bahkan lanjut Mei, program pemberdayaan UMKM cenderung salah sasaran karena aplikasinya terpaku pada prosedural untuk bisa mendapatkan bantuan. “Ini secara tidak langsung pemerintah turut memberikan contoh yang kurang baik karena mengubah karakter pelaku bisnis jadi peminta-minta,” imbuhnya.

Ia mengingatkan, UU yang baik masih membutuhkan aplikasi yang baik pula. Bahkan aplikasi yang baik masih membutuhkan pengawasan dari berbagai pihak agar bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Humas Kadin Jatim Riko Abdiono mengatakan, dari beberapa poin Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja diyakini bisa menciptakan optimisme iklim dunia usaha. Terutama untuk menghadapi masa kenormalan baru di tahun 2021.

“Jumlah pelaku UMKM di Jatim itu puluhan ribu, kalau mereka bangkit maka otomatis dapat kembali menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan di Jatim yang memiliki bonus demografi,” kata pengusaha beras Surabaya ini.

Undang-undang ini diyakini membuka kesempatan yang bagus untuk munculnya usaha-usaha baru. “Industri Kreatif, Jual Beli Online dan sebagainya. Maka dengan adanya investasi dan usaha baru akan menciptakan tambahan lapangan kerja,” imbuhnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Sosiolog Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Ali Imron menambahkan sekarang ini tinggal bagaimana upaya untuk mengarahkan kepada apa yang menjadi tujuan dari dibuatnya UU Cipta Kerja.

“Kalau bicara konteks pembangunan, memang harus berjalan beriringan. Jika memang kesejahteraan itu yang jadi tujuan utama,” tegas Ali Imron.

Ia pun setuju ada satu bab di undang-undang itu yang menyasar pada kesejahteraan melalui ekonomi lokal. Tinggal sekarang langkah yang harus dilakukan yakni intervensi bersifat struktural.

Caranya dengan petunjuk teknis di lapangan melalui juknis dan peraturan lain. “Maka kebijakan ini harus ekuivalen atau dari atas ke bawah,” tegasnya.

Selain itu masyarakat juga perlu diberi edukasi tentang manfaat dari undang-undang Omnibus Law. Seperti pengertian mana yang fakta dan hoaks. (pun)

Leave a reply