Penataan UPT OPD Pemprov Jatim Amburadul dan Mubadzir

0
66

MAGETAN.SabdaNews.com – Pemerintah provinsi Jatim diminta untuk lebih serius dalam mengembangkan dan memaksimalkan jalannya Unit Pelaksana Tekhis (UPT) yang dimiliki. Sebab dari pantauan Komisi B DPRD Jatim banyak UPT yang target dan arahnya tidak jelas, apakah menjadi pusat research and devolepment, pusat pembinaan atau kah sebagai penopang PAD.

“Seperti UPT kulit dan produk kulit di Magetan, penataan kurang terjadi. Sebagai tempat edukasi untuk pengerajin kulit yang ada di daerah sekitar Magetan juga tidak tampak. Penghasil PAD apalagi, tidak maksimal dilakukan. Masak setahun di bawah 200 juta,” ujar anggota Komisi B DPRD Jatim Rohani Siswanto, setelah melihat langsung kondisi UPT industri kulit dan produk kulit Magetan milik Disperindag Jatim, Kamis (19/11/20).

Menurut politisi Partai Gerindra ini, sebagian besar UPT hanya menjalankan rutinitas saja tidak ada kejelasan apa yang akan dilakukan untuk pengembangan UPT itu sendiri. Termasuk kalau mereka sebagai sumber PAD juga tidak jelas apa apa yang akan dilakukan untuk menambah PAD yang salah satunya berasal dari UPT.

“Yang terjadi malah APBD yang rugi. Disuport APBD Justru PAD yang dihasilkan di bawah suport dana yang diberikan oleh APBD untuk mereka setiap tahunnya. Termasuk di UPT industri kulit dan produk kulit di Magetan ini,” tegas Rohani.

Kalau semacam ini terus terjadi, lanjut politisi asli Pasuruan, pemprov lebih baik melakukan evaluasi total UPT yang ada. Kalau memang ada UPT yang gak jelas keberadaannya perlu dimerger atau kalau perlu dibubarkan. Asetnya bisa di kerjasamakan dengan pihak ketiga karena akan lebih menguntungkan.

“Ini sama saja dholim. Mereka sudah dialokasi anggaran untuk mengembangkan UPT, selain diharapkan bisa menambah PAD dan sebagai tempat edukasi bagi masyarakat pelaku usaha, ternyata tidak berfugsi dengan baik,” dalih Rohani.

Anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya dari Partai Demokrat, Eko Prasetyo Wahyudiarto menambahkan bahwa evaluasi terhadap keberadaan UPT termasuk UPT industri kulit yang ada di Magetan ini harus dilakukan segera.

Tujuannya supaya jangan sampai UPT yang diharapkan bisa menjadi penopang PAD Jatim, serta pusat edukasi bagi masyarakat yang ada disekitar tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan alias mubadzir.

“Kalau semacam ini kasihan bu Gubernur. UPT yang diharapkan bisa benar-benar berfungsi khususnya sebagai tempat edukasi masyarakat, sesuai dengan usaha yang dilakukan ternyata tidak jalan dengan baik,” jelas Eko.

Ke depan, Eko berharap keberadaan UPT harus benar benar berfungsi sebagai wajah Jatim di daerah. Jangan hanya sebagai kantor yang menjalankan rutinitas tanpa ada gebrakan sama sekali.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi B, Mahdi yang memimpin kunjungan kerja Komisi B ini mengatakan, pihaknya sepaham dengan apa yang dikatakan dua anggota komisi bidang perekonomian. Apalagi saat ini sedang dilakukan pembahasan R-APBD Jatim 2021.

UPT industri kulit dan produk kulit di Magetan, milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini, kata politisi asal PPP, tidak tertata dengan baik. Padahal potensi UPT ini sebenarnya bisa maksimal kalau dikelola dengan lebih profesional.

“Ini harus duduk bersama. Kita akan jadwalkan rapat bersama dengan pemangku kepentingan terkait untuk membicarakan kelanjutan UPT yang ada di dinas yang menjadi mitra Komisi B. Sehingga ke depan UPT akan maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan bersama yakni bisa menyumbang PAD yang lebih signifikan,” pungkasnya. (pun)

Leave a reply