Khofifah Berharap TKSK Bersinergi Dengan Program Jatim Puspa dan Lumbung Pangan 

0
64

– Kemiskinan di Jatim rambah 15 kabupaten/kota

SabdaNews.com – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ikut bersinergi dengan program pemerintah provinsi Jawa Timur agar upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur bisa berjalan lebih cepat.

Pernyataan itu disampaikan orang nomor satu di Pemprov Jatim saat membuka Rapat Koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 di Novotel Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2020) malam.

Menurut mantan mensos RI, Jatim sangat diharapkan pemerintah menjadi role model program social protection di Indonesia. Karena itu pihaknya sudah menyiapkan bahkan sudah melaksanakan program yang Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan) yang nantinya bisa nyekrup dengan PKH.

“Jadi keluarga penerima manfaat PKH yang sudah siap mandiri nanti kita beri bantuan hibah sebesar Rp.2,5 juta sebagai entry point masuk usaha mikro. Tahun depan program Jatim Puspa ini masih akan berlanjut. Tentu yang bisa mendeteksi KPM PKH mana yang sudah siap dan belum siap mandiri adalah teman-teman TKSK,” jelas Khofifah Indar Parawansa.

Oleh karena itu kegiatan koordinasi seperti ini, lanjut Khofifah sangat penting karena nantinya bisa mempertemukan dan memberikan pesan penting kepada TKSK yang perlu dilakukan agar bisa bersinergi dengan program Pemprov Jatim dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jatim.

Selain Jatim Puspa, kata Khofifah pihaknya juga akan mengupayakan program Lumbung Pangan Jatim bisa nyambung dengan BUMDes maupun e-Warung sehingga bisa memutus mata rantai distribusi bahan kebutuhan pangan untuk peningkatan gizi masyarakat.

“Program ini sudah kita ujicobakan di lima daerah. Namun pihaknya saat ini tengah menginisiasi legal opinion ke Kejaksaan karena harga di lumbung pangan memang lebih murah karena ada subsidi sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaan uang APBD untuk program tersebut,” dalih ketum PP Muslimat NU ini.

Untuk pelaksanaan program lumbung pangan bisa nyambung dengan BUMDes di seluruh Jatim, kata Gubernur Jatim, pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan PT POS di 38 kabupaten/kota untuk sistem distribusi.

“Nantinya kita harapkan minimal pembelian Rp.100 ribu bisa free ongkir, jika dibawah itu bisa gabung dengan orang lain atau lewat BUMDes,” jelas Khofifah Indar Parawansa.

Ia juga meminta para TKSK bisa menyampaikan salam buat orang-orang yang tak percaya dengan covid-19. Padahal sudah banyak dokter, perawat yang meninggal dunia akibat Covid-19. Bahkan 4 hari lalu KH Hasan Lumajang juga wafat dan beberapa hari kemudian disusul Bu Nyai Hasan ikut wafat karena Covid-19.

“Pokoknya rakyat sehat ekonomi sehat, rakyat selamet ekonomi selamet,” imbuhnya.

Masih di tempat yang sama, Kadinsos Jatim Moh Alwi menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini akan menghadirkan narasumber yang pertama adalah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, kemudian dari Kemensos, lalu dari Kodam V Brawijaya dan Dinsos Jatim.

“Tujuan dan hasil yang diharapkan dari rapat koordinasi yakni terjadinya pemahanan dan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jatim,” jelas Alwi.

Ia mengakui angka kemiskinan di Jatim akibat adanya pandemi Covid-19 bertambah, dari semula 10 daerah yang angka kemiskinannya tertinggi di Jattim akan menjadi prioritas program menekan angka kemiskinan dan mempersempit disparitas kesenjangan sosial di wilayah Jatim.

“10 daerah termiskin di Jatim itu sudah ditangani melalui program PKH Plus. Tahun depan dari 10 itu akan kita kembangkan menjadi 15 daerah. Makanya kita persiapkan program-program sinergi dari Pemprov Jatim seperti Jatim Puspa dan lumbung pangan agar keberhasilan pengentasan kemiskinan semakin tinggi,” pungkas Alwi. (tis)

Leave a reply