Bahas Perda Pemberdayaan Ormas, Komisi A DPRD Jatim Gali Masukan ke Ujung Madura

0
68

SUMENEP.SabdaNews.com – Guna membahas rancangan Perda tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat ( Ormas) di Jatim. Komisi A DPRD Jatim selaku pengagas mencari masukan hingga ujung Pulau Madura. Tepatnya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( Bakesbangpol) Kabupaten Sumenep.

Mohammad Azis, SH anggota Komisi A DPRD Jatim asal Fraksi PAN mengatakan dari hasil temuan saat kunjungan kerja ke Sumenep diketahui bahwa Bakesbangpol tingkat Kota/Kabupaten tidak memiliki akses Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas karena langsung dihandle pemerintah Pusat sehingga hal ini menyulitkan Bakesbangpol daerah melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan.

Oleh karena itu dengan adanya Perda tentang Ormas, DPRD Jatim berharap Bakesbangpol kabupaten/kota memiliki akses terhadap SKT Ormas dan Bakesbangpol wajib memiliki AD/ART Ormas yang ada di setiap wilayahnya.

” Jadi jikalau ada pembinaan berupa bantuan pendanaan, kita bisa tahu mana saja Ormas yang memiliki komitmen terhadap Pancasila, UUD 45 dan NKRI. Intinya Perda Pemberdayaan Ormas perlu segera ada supaya bisa mendeteksi Ormas yang yang sudah terdaftar di Bakesbangpol, ” ujar pria asal Pulau Madura, Kamis ( 19/11/2020).

Senada, Ahmad Tamim anggota Komisi A lainnya saat kunjungan kerjanya di Bakesbangpol Kab Sumenep juga menyampaikan bahwa Perda Pemberdayaan Ormas ini nantinya harus betul-betul aplikatif karena obyeknya adalah Kabupaten/ Kota sehingga DPRD Jatim harus secara langsung dan mendengar tentang pemberdayaan ormas di tingkat kota maupun Kabupaten.

“Kunker Komisi A ke Bakesbangpol Kab Sumenep untuk mendengar setelah Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di ambilalih Pusat maka nyaris tentang ke SKT-an di Jakarta tidak lagi memberikan tembusan kepada Kabupaten /Kota sehingga malah kemudian Nasional memiliki SKT tapi daerah tidak memiliki. Persoalan ini akan di netralisir dalam Perda Ormas nanti, ” kata politisi asal Fraksi PKB ini.

Ia mengakui Ormas itu ada yang sudah mandiri tapi juga ada yang belum berdaya sehingga ini perlu dipaparkan dalam Perda Pemberdayaan Ormas nanti.

“Jika nantinya ada tembusan SKT dari pusat maka tugas kita memberdayakan, kemudian memelihara Ormas hingga sampai menjaga jika Ormas ada konflik dengan sesama Ormas lainnya. Jadi Perda Ormas ini nantinya mengatur semua persoalan tersebut, ” tegas politisi asal Blitar ini.

Sementara itu Ahmad Firdaus Fibrianto asal Fraksi Partai Gerindra menambahkan persoalan SKT aslinya dari daerah baik di Provinsi atau Kabupaten / Kota. Karena itu pihaknya berharap mendapat tembusan dari Pusat sehingga legalitas Ormas di daerah menjadi jelas.

Persoalan admistrasi ini perlu dibenahi, sehingga komisi A DPRD Jatim menggagas Perda yang berkaitan dengan Ormas supaya administrasi legalitas Ormas bisa sinergis dan tertata dengan baik. Dengan begitu persoalan pemberdayaan dan yang lainnya bisa berlangsung dengan tertib pula.

“Gali persoalan di Bakesbangpol Sumenep ini langkah awal Komisi A dalam mencari masukan. Selanjutnya komisi A akan terus kulakan masalah di Bakesbangpol wilayah lain di Jatim. Untuk diketahui Perda Pemberdayaan Ormas di Jatim ini merupakan Perda pertama kali di Indonesia, ” pungkas Firdaus. (pun)

Leave a reply