Parliament Watch Soroti Alokasi Anggaran Pendidikan R-APBD Jatim 2021

0
111

– Anggaran besar tak menjamin Tis-Tas berjalan lancar

SabdaNews.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 yang baru saja disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Nota Keuangan untuk Raperda APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021 dalam Rapat paripurna DPRD Jawa Timur mendapat sorotan dari Parliement Watch Jatim.

Alasannya ada dugaan mark up dan down grade untuk alokasi anggaran bidang pendidikan yang dinyatakan oleh orang nomor satu di Pemprov Jatim usai rapat paripurna sebesar 11,866 triliun atau setara 51,74 % dari belanja perangkat daerah.

Padahal dalam Nota Keuangan melalui rencana penjabaran belanja perangkat daerah tahun 2021 dinyatakan belanja sektor pendidikan dialokasikan sebesar Rp.12.419.961.874.409 atau setara 38,33%.

“Saya kira tidak sampai 51,74% sebab total belanja daerah tahun 2021 hanya sebesar Rp.32.400.163.975.369. Tapi saya tidak tahu kalau prosentase itu muncul dicampur dari beberapa belanja OPD lain yang masih ada hubungannya dengan bidang pendidikan kemudian diakumulasikan menjadi satu,” ujar Umar Sholahudin ketua Parliament Watch Jatim saat dikonfirmasi Selasa (17/11/2020).

Dosen UWK Surabaya ini berharap alokasi bidang pendidikan yang sangat besar itu perlu di zoom lebih dalam terkait penggunaannya, apakah porsi besarnya hanya untuk biaya rutin (operasional) atau untuk peningkatan kualitas pendidikan di Jatim sehingga menjadi korelatif anggaran yang begitu besar dengan outcame yang hendak dicapai.

“Selama 5 tahun terakhir, kenaikan anggaran pendidikan di Jatim tak terlalu signifikan. Terbukti, dari sisi IPM maupun angka kemiskinan belum ada perubahan signifikan, dimana Kabupaten Sampang masih menempati peringkat terbawah baik dari IPM maupun tingkat kemiskinan. Harusnya anggaran pendidikan yang besar tahun depan bisa dilakukan treatment supaya Sampang menjadi lebih baik,” harap Umar Sholahudin.

Ia juga mengingatkan Gubernur Jatim supaya merealisaikan jargon pendidikan gratis dan berkualitas (Tis-Tas) untuk jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat. Mengingat, di lapangan penyelenggara pendidikan SMA/SMK di Jatim banyak yang mengeluh karena kesulitas mencapai pendidikan berkualitas jika sarana penunjang biaya operasional kurang memadai.

Dalam nota keuangan gubernur Jatim, anggaran sebesar Rp.12,4 triliun diperuntukkan untuk Dinas Pendidikan sebesar Rp.12,3 triliun diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan mutu pendidikan.

Diantaranya untuk Biaya Penunjang Operasional Peyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) SMA/SMK dan sekolah khusus negeri dan swasta, honorarium kinerja guru non PNS, pembangunan /perbaikan asrama SMA Taruna, Penyediaan sarana dan prasarana SMA, SMK dan PK-PLK, SMA Double track, SMK Maritim, SMK Pengampu Kompeten, pembangunan unit sekolah baru (USB), program pengembangan dan peningkatan mutu teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pendidikan, penyelenggaraan tugas pembantuan, peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, pengembangan teknis ketrampilan kejuruan dan BOSDA Madin, serta 20 SMK PPK-BLUD.

Sementara itu wakil ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengapresiasi kebijakan anggaran gubernur Jatim di bidang pendidikan yang nilainya sangat besar dalam APBD Jatim 2021 mendatang.

Salah satu yang menyebabkan anggaran bidang pendidikan besar itu, kata politisi dari F-PKB karena komponen gaji pendidik dan tenaga kependidikan yang di bawah kewenangan provinsi untuk level SMA/SMK dan PK-PLK jumlahnya cukup besar se-jawa Timur. Kemudian honor untuk GTT/PTT di sekolah negeri yang memang sekalipun dalam banyak rakor kami usulkan untuk ditingkatkan.

“Ini memang peningkatannya terjadi perlahan-lahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari yang semula Rp.700 ribu menjadi Rp.900 ribu sekarang. Kedepan ketika kekuatan anggaran kita mencukupi kita juga ingin menambah nilai dari honor untuk GTT/PTT di sekolah-sekolah negeri tersebut,” beber mantan ketua PW Fatayat NU Jatim.

Persoalan yang lain, ada banyak problem dunia pendidikan yang masih tersisa, misalnya ada banyak sekolah yang status kepemilikan lahannya belum jelas, ada yang karena belum dilepas oleh pemerintah Kabupaten/Kota begitu kewenangan diambilalih oleh provinsi.

Kemudian ada karena sesuatu hal lain misalnya menjadi milik pribadi seseorang dan sebagainya. “Nah ini yang sudah pernah kami minta kan kepada Diknas Jatim juga untuk dicatat agar segera ada pemecahannya karena ketiadaan sertifikat kepemilikan sekolah atas nama lembaga ini menghambat mereka ketika mendapatkan bantuan pengembangan infrastruktur dan dari pemerintah pusat lewat Mendikbud RI,” jelas Hikmah.

Selanjutnya, pihaknya juga kembali meminta Gubernur Khofifah untuk mengkaji ulang terkait konsep pendidikan TisTas yang selama ini sudah disuarakan dan sudah dijalankan itu karena sebetulnya menjadi sangat berat bagi lembaga pendidikan SMA/SMK dan PK-PLK untuk sama sekali tidak memungut partisipasi masyarakat ketika kemudian angka yang mereka peroleh dari BOS dan BPOPP dari provinsi itu belum mencukupi unit cost yang dibutuhkan untuk standar pelayanan minimal di sekolah.

“Karena itu kita juga mendorong perlu untuk segera berkomunikasi dengan Bupati dan Walikota yang memiliki kemampuan APBD bagus untuk ikut sharing menangani pendidikan level SMA/SMK dan PK-LPK sederajat ini agar kemudian terjadi percepatan kesejahteraan dan kualitas sekolah,” harap politisi asal Malang.

“Saya kira, sekolah menarik partisipasi wali murid itu sah-sah saja selama tidak diwajibkan kemudian melalui komite sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan yang benar, yang miskin itu disubsidi silang itu konsep dasarnya,” tambah Hikmah Bafaqih. (tis).

Leave a reply