Hartoyo Siap Fasilitasi SMA/SMK Baru dan Santunan Korban Covid-19 di Surabaya

0
78

– Sistem Zonasi PSDB Dikeluhkan Warga Surabaya karena SMA/SMK belum merata

SabdaNews.com – Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Siswa Didik Baru (PSDB) nampaknya masih banyak dikeluhkan masyarakat termasuk warga di Kota Surabaya. Terbukti, Hartoyo, SH, MH anggota Komisi E DPRD Jatim dapil Kota Surabaya saat menggelar reses ke III tahun 2020 di Pondok Benowo Indah RW XI Babat Jerawat Kecamatan Benowo Kota Surabaya juga banyak mendapat keluhan soal zonasi.

Jojo ketua RT.2/RW.7 Kelurahan Babad Jerawat Kecamatan Benowo Kota Surabaya sangat berharap di kecamatan Benowo didirikan SMA/SMK Negeri. Pasalnya, hingga saat ini anak-anaknya hanya bisa melanjutkan ke sekolah swasta terdekat lantaran belum adanya sekolah negeri.

“Kami berharap ada pemerataan fasilitas pendidikan di Kota Surabaya, jangan hanya di pusat kota yang dibangun sekolah-sekola negeri tapi juga di daerah pinggiran karena itu bagian dari hak warga negara,” tegas Jojo dihadapan anggota DPRD Jatim, Sabtu (14/11/2020) malam.

Warga lainnya juga mengeluhkan sistem zonasi PSDB karena walaupun anaknya belajar giat dan berprestasi tapi sulit masuk ke sekolah negeri karena jaraknya terlalu jauh.

“Sampai kapan kami warga yang tinggal di pinggiran Kota Surabaya bisa menikmati sekolah negeri. Masak Kota Surabaya yang katanya memiliki banyak prestasi masih kalah jauh dengan daera-daerah lain dalam hal pemerataan pendidikan,” sindir warga yang menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Jatim dapil Kota Surabaya.

Ditambahkan, warga siap mewakafkan lahan fasilitas umum yang ada di Perumahan Benowo Indah (PBI)untuk pendirian SMA/SMK negeri. Asal ada kepastian dari pemerintah akan dibangun di lahan yang sudah diberikan warga.

Selain persoalan pendidikan, warga PBI juga berharap santunan sebesar Rp.15 juta kepada warga Surabaya yang meninggal akibat Covid-19 dan dimakamkan sesuai protokol kesehatan tidak dipersulit dan harus bolak-balik ke Dinsos.

“Kalau memang sudah menjadi hak, ya jangan warga yang disuruh bolak-balik ke Dinsos. Bantuan pemerintah untuk warga terdampak pandemi Covid-19 juga tidak merata, lebih baik Dinas Sosial bantu untuk ketahanan pangan warga,” kata Darianto ketua RT 1/RW XI Kelurahan Babat Jerawat Benowo Surabaya.

Menanggapi keluhan warga, politisi dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim menjelaskan bahwa pemerataan fasilitas pendidikan di Kota Surabaya memang masih jauh dari harapan. Terlebih sejak pemerintah memberlakukan sistem zonasi untuk PSDB.

“Di Kota Surabaya itu dari 31 Kecamatan yang ada, terdapat 15 Kecamatan yang tidak memiliki SMA/SMK Negeri. Jadi sistem zonasi ini memang sangat merugikan warga Kota Surabaya,” tegas Hartoyo.

Ia mengaku sempat protes langsung ke Kementerian Pendidikan terkait pemberlakuan sistem zonasi. Namun pemerintah pusat mengancam tidak akan mencairkan dana BOS jika daerah tidak mau menerapkan sistem zonasi, sehingga daerah terpaksa menerima dengan berat hati.

“Makanya kami mendorong Pemkot Surabaya supaya segera menyiapkan lahan untuk dibangun SMA/SMK di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri, nanti biaya pembangunanannya ditanggung provinsi,” tegas politisi asli Simo Surabaya ini.

Solusi jangka pendek lainnya, kata mantan pengacara ini pihaknya akan mendorong revisi sistem zonasi tidak lagi mengutamakan jarak tetapi jalur prestasi prosentasenya ditambah menjadi lebih besar sehingga anak didik yang punya prestasi bisa melanjutkan ke sekolah negeri.

“Kewenangan provinsi hanya untuk sekolah SMA/SMK, kami di Komisi E DPRD Jatim sudah membicarakan dengan Dinas Pendidikan Provinsi supaya PSDB jalur prestasi prosentasenya dinaikkan bukan murni jarak yang diutamakan,” ungkap Hartoyo.

Ditambahkan, selama pandemi Covid-19 memang anak didik belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung sehingga digantikan pembelajaran daring (online). Penerapan sistem pembelajaran daring ini memang tidak efektif dan multiefeknya cukup banyak terutama dalam hal perekonomian.

“Sekolah bisa normal jika Surabaya masuk Zona Hijau. Namun per kecamatan sudah ada yang orange dan sebagian kelurahan sudah hijau. Mudah-mudahan awal Januari 2021 sudah bisa dimulai pembelajaran tatap muka, tentunya juga harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat,” jelas Hartoyo.

Ia juga membenarkan bahwa korban covid-19 yang ditangani dan dimakamkan sesuai protokol kesehatan memang mendapat santunan dari Pemkot Surabaya sebesar Rp.15 juta.

“Kalau memang ada warga disini yang menjadi korban Covid-19 dan belum menerima santunan, saya siap menfasilitasi coba berikan datanya nanti akan saya bantu biar segera bisa cair santunannya,” jelas pria murah senyum ini.

Sementara menyangkut data warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) amburadul, diakui Hartoyo faktanya memang demikian di lapangan. Itu terjadi karena pemerintah tidak update data minimal setiap 6 bulan sekali kemudian dilakukan evaluasi.

“Kalau disini ada penerima BLT yang masih hidup kemudian dimatikan lalu dihidupkan lagi karena diprotes warga. Kalau di tempat saya warga yang sudah mati masih menerima BLT sehingga seperti warisan,” kelakar politisi yang juga menjabat ketua RT selama 16 tahun ini. (pun)

Leave a reply